TERASJABAR.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor DPC setempat, Senin (1/6/2026). Momen bersejarah ini dijadikan ajang refleksi mendalam sekaligus penegasan sikap politik partai untuk senantiasa mengawal setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, serta berani mengkritisi langkah-langkah yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai dasar bernegara.
Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus, kader, anggota fraksi di legislatif, hingga para simpatisan partai. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDIP Jawa Barat, Sutrisno, menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan krisis global maupun dinamika politik dalam negeri, Pancasila wajib menjadi pedoman utama yang tidak boleh ditinggalkan.
Menurut Sutrisno, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh sekadar seremonial belaka. Lebih dari itu, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Nilai-nilai Pancasila harus hidup dalam kehidupan rakyat. Gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan siskamling, hingga semangat kebersamaan dalam membangun daerah adalah bentuk nyata pengamalan Pancasila. Jangan sampai nilai ini hanya menjadi slogan tanpa diwujudkan dalam kenyataan sehari-hari,” tegas Sutrisno.
Ia juga menyoroti pentingnya otonomi daerah sebagai instrumen untuk menjaga persatuan sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Secara khusus, Sutrisno menyinggung keluhan yang banyak disampaikan oleh para kepala desa terkait berkurangnya alokasi anggaran pembangunan di tingkat desa. Ia mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan semangat keadilan sosial dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kecil.
Lebih lanjut, Sutrisno mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, DPD PDIP Jawa Barat akan menggelar forum khusus. Forum ini akan membedah implementasi nilai-nilai Pancasila secara mendalam dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari akademisi, tokoh agama, hingga unsur TNI, guna memastikan ideologi bangsa ini tetap relevan dan kokoh.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Majalengka, Karna Sobahi, menegaskan posisi dan sikap partainya di ranah politik daerah. Mantan Bupati Majalengka ini menyatakan bahwa meskipun saat ini berada di luar lingkaran kekuasaan pemerintahan, PDIP memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk senantiasa hadir bersama rakyat.
Karna menjelaskan, fungsi kontrol dan pengawalan akan terus dijalankan. Selama kebijakan pemerintah dinilai pro rakyat dan sesuai amanat konstitusi, PDIP akan mendukung dan mengawalnya hingga ke tingkat pelaksanaan. Namun, sebaliknya, jika ditemukan kebijakan yang melenceng atau tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, kritik dan masukan konstruktif akan disampaikan secara terbuka.
“Selama program pemerintah itu pro rakyat, kita akan kawal. Tetapi ketika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tentu menjadi kewajiban kami untuk mengkritisi dan memberikan masukan. Ingat, kita bukan menyalahkan, tapi meluruskan. PDI Perjuangan lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan rakyat adalah segalanya bagi kami,” ujar Karna dengan tegas.
Peringatan ini sekaligus menjadi momen penguatan ideologi bagi seluruh kader di Majalengka untuk memastikan bahwa Pancasila benar-benar dijadikan fondasi dalam setiap langkah, program kerja, maupun pengambilan keputusan politik demi kemajuan daerah dan bangsa.(*)
