TERASJABAR.ID – Pemerintah mempercepat langkah pengendalian harga beras yang belakangan naik di sejumlah daerah.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) langsung bergerak bersama stakeholders perberasan mulai dari Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Perum Bulog, hingga BUMN pangan guna memetakan kondisi lapangan dan memacu pasokan beras tetap beredar di pasar agar harga tidak terus terkoreksi.
Usai turun langsung ke Pasar Dramaga, Bogor, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa bertemu dengan para pelaku usaha dan asosiasi perberasan untuk mendengar langsung kondisi riil mulai dari harga gabah, distribusi, pasokan ritel, hingga hambatan di tingkat penggilingan.
“Kita di sini mencari informasi yang clear. Kita ingin mendapatkan masukan dari Ketua PERPADI, HKTI, kemudian dari teman-teman pelaku, (menyampaikan) kondisi riilnya seperti apa, sehingga nanti bisa sebagai bahan dalam rangka pengambilan kebijakan,” ungkap Deputi Ketut di Jakarta.
Ketut Astawa menuturkan pemerintah terus memantau pergerakan harga gabah dan beras langsung di lapangan.
“Tentu sekali lagi, kami sudah amati. Ini hanya melisankan saja informasi dari bapak-bapak. Apa kondisi yang ada di lapangan, kita juga turun ke lapangan, teman-teman sudah nggak pulang-pulang turun ke lapangan. Cuma kami ingin dengar langsungnya seperti apa. Ya, dari pelaku kan alangkah baiknya kami mendengar dari pelaku kondisi rilnya,” sambungnya.
Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih dinilai menjadi instrumen paling cepat untuk meredam gejolak harga di pasar. Pelaku usaha dan asosiasi penggilingan menilai distribusi SPHP perlu dipercepat terutama di wilayah yang mulai mengalami defisit pasokan beras.
Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso menegaskan penguatan distribusi SPHP harus dibarengi pengaturan pembelian gabah agar harga di lapangan tidak terus melonjak.
“Kita tegas saja, begitu tiba-tiba harga turun, Bulog bergerak, SPHP berhenti. Itu aja, kuncinya begitu. Dari dulu itu begitu. Instrumennya itu dan saya yakin itu masih efektif. Tidak usah SPHP dibatasi, harus melalui pihak-pihak tertentu. Jadi, itu yang harusnya kita lakukan. Apalagi kita surplus kok,” tegas Sutarto.
