TERASJABAR.ID – Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Bandung pada Sabtu (17/5/2026) meninggalkan resonansi tersendiri bagi kader-kader SOKSI dan Partai Golkar di daerah.
Bagi H. Yomanius Untung, S.Pd.,M.M., anggota Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, sambutan Ketua Umum Depinas SOKSI Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.,M.H., pada momen bersejarah itu bukan sekadar pidato penutupan, melainkan penegasan arah perjuangan yang harus diterjemahkan secara konkret di lapangan.
Dalam sambutannya, Misbakhun menegaskan komitmen SOKSI untuk menyiapkan kader-kader terbaik guna mengisi posisi strategis Partai Golkar di bidang legislatif maupun eksekutif. Ia pun menyerukan seluruh kader SOKSI untuk menjadi bagian dari konsolidasi besar Partai Golkar dalam rangka menaikkan perolehan kursi dari 102 pada Pemilu 2029 mendatang.
Dalam forum yang turut dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu, Misbakhun juga menekankan pentingnya melawan disinformasi di media sosial dan mempertegas dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
H. Untung, menilai seruan Misbakhun itu sangat relevan dengan tantangan nyata yang dihadapi kader-kader Golkar di tingkat daerah. “Apa yang disampaikan Mas Misbakhun bukan hal baru, tapi ini pengingat penting. Kita tidak bisa hanya bicara konsolidasi tanpa memastikan bahwa kader yang kita siapkan benar-benar punya kapasitas untuk bekerja,” ujar H. Untung, yang juga Sekretaris Depidar SOKSI Jawa Barat, saat dihubungi media, Senin (19/5/2026).
Ia secara khusus menyoroti pesan Misbakhun mengenai pentingnya kaderisasi berkualitas sebagai basis penguatan partai. Bagi politikus kelahiran Majalengka yang telah empat periode duduk di kursi DPRD Jawa Barat itu, kaderisasi bermakna jauh lebih dari sekadar perekrutan. Ia harus menyentuh dimensi penguatan kompetensi, termasuk kemampuan teknokratik anggota legislatif dalam memahami kebijakan publik, regulasi, dan kebutuhan riil masyarakat di daerah pemilihan.
“Kader Golkar yang duduk di legislatif harus benar-benar menguasai persoalan. Tidak cukup hanya loyal secara politik. Rakyat menilai kita dari seberapa dalam kita memahami kebutuhan mereka dan seberapa efektif kita mengawal kebijakan yang berpihak kepada mereka,” tegas H. Untung seraya menambahkan, kelemahan kompetensi kader justru berpotensi menjadi bumerang elektoral menjelang Pemilu 2029.
Pandangan itu bukan tanpa landasan. Sebagai Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat, ia dikenal konsisten mendorong isu pengembangan sumber daya manusia lintas sektor.
Pada saat melakukan kunjungan ke SMAN 1 Majalengka pada 13 Mei 2026 misalnya, ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan bukan urusan politik semata. “Ini bukan urusan politik atau sekadar urusan gubernur, melainkan tanggung jawab moral kita untuk memastikan proses pembelajaran di lingkungan pendidikan benar-benar berkualitas,” katanya saat itu.
Semangat yang sama ia bawa ke ranah politik kepartaian. Menurut Untung, spirit “karya-kekaryaan” yang menjadi ruh SOKSI sejak didirikan oleh Prof. Dr. Suhardiman (alm) mestinya tecermin dalam cara kerja kader Golkar di parlemen, bukan hanya dalam retorika organisasi. Ia menilai Misbakhun telah tepat dalam menempatkan SOKSI sebagai ujung tombak pengaderan, bukan sekadar organisasi pendukung seremonial.
“SOKSI punya tradisi panjang dalam mencetak kader yang berjiwa kekaryaan. Nah, itu yang harus dijaga, dikembangkan dan menjadi keunggulan kita. Kader Golkar di legislatif harus bisa menjadi contoh bagaimana bekerja dengan pendekatan yang berbasis data, berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berbasis kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Menyinggung target Partai Golkar untuk menambah kursi pada Pemilu 2029, ia menyebut Jawa Barat sebagai medan yang tidak mudah namun penuh potensi. Provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia itu menjadi arena persaingan antarpartai yang sangat ketat. Karena itu, ia menekankan bahwa pemenangan Golkar di Jawa Barat tidak bisa hanya bertumpu pada mesin partai, melainkan harus ditopang oleh rekam jejak kerja nyata para kadernya. “Pemilih sekarang semakin cerdas. Mereka tidak akan memilih hanya karena baju atau atribut partai. Mereka melihat apa yang sudah dikerjakan,” katanya.
Dalam konteks itu, Untung mendukung penuh langkah SOKSI Jawa Barat untuk memperkuat konsolidasi di tingkat kabupaten dan kota. Ia mendorong agar agenda kaderisasi SOKSI di provinsi ini diperkaya dengan program-program yang bersifat teknis dan substantif, seperti pelatihan advokasi kebijakan, pemahaman regulasi daerah, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk komunikasi politik. Langkah ini, kata dia, selaras dengan seruan Misbakhun yang mengajak seluruh kader SOKSI merespons derasnya disinformasi di media sosial dengan kontra-narasi yang terukur dan berbasis fakta.
“Melawan hoaks dan disinformasi itu bukan hanya soal semangat, tapi soal kapasitas. Kita harus punya kader yang melek digital, yang bisa membaca data dengan benar, dan yang bisa menjelaskan kebijakan pemerintah secara gamblang kepada masyarakat,” tutur Yomanius. Ia menegaskan bahwa kemampuan itu harus menjadi bagian dari standar minimum kader Golkar yang akan bertarung di Pemilu 2029.
Ia juga mengapresiasi penegasan Misbakhun mengenai kesatuan SOKSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Baginya, persatuan organisasi adalah prasyarat mutlak sebelum berbicara tentang kemenangan pemilu. “Partai yang solid dimulai dari organisasi sayapnya yang solid. Kalau SOKSI bersatu, itu energi yang luar biasa untuk Golkar di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia,” katanya.
Atas dasar itu, Untung menyatakan siap berkontribusi aktif dalam memperkuat sinergi antara Fraksi Golkar di DPRD Jawa Barat dan Depidar SOKSI Jawa Barat menuju Pemilu 2029. Ia menyebut forum-forum reses dan penyerapan aspirasi yang rutin ia lakukan di daerah pemilihannya—mencakup Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Subang—sebagai salah satu ruang pertemuan antara kader partai dengan masyarakat yang harus dimanfaatkan secara maksimal. “Reses bukan hanya kewajiban legislatif. Itu kesempatan kita untuk hadir, mendengar, dan membuktikan bahwa Golkar benar-benar ada untuk rakyat,” pungkasnya.*
