Dalam era digital, proses ini berlangsung sangat cepat. Satu potongan video berdurasi beberapa detik dapat dipisahkan dari konteks aslinya, dibagikan ulang ribuan kali, dikomentari influencer, lalu berkembang menjadi opini publik. Pada titik ini, makna pesan tidak lagi berada sepenuhnya di tangan komunikator. Media, algoritma, dan publik ikut menjadi produsen makna.
Dampaknya tidak sederhana.
Pertama, muncul kebingungan publik mengenai status sebuah pernyataan. Apakah itu kebijakan resmi, gagasan awal, atau sekadar simbol diplomasi? Ketika batas-batas tersebut tidak jelas, ruang publik mudah dipenuhi spekulasi.
Kedua, muncul ekspektasi yang belum tentu sejalan dengan proses kebijakan. Publik dapat menganggap sesuatu sudah diputuskan, padahal mungkin masih berupa wacana atau penjajakan kerja sama. Jika hal ini berulang, kepercayaan terhadap komunikasi pemerintah dapat tergerus.
Ketiga, perhatian publik berpotensi bergeser dari isu yang lebih mendasar. Alih-alih membahas kualitas pendidikan, literasi siswa, atau kompetensi global generasi muda, masyarakat justru terjebak pada perdebatan simbolik yang belum tentu menjadi prioritas kebijakan.
Dari perspektif diplomasi, situasi ini juga mengandung risiko. Diplomasi membutuhkan simbol, gestur, dan pesan persahabatan. Namun dalam era media sosial, simbol diplomatik dapat dengan cepat berubah menjadi polemik domestik. Akibatnya, pemerintah harus bekerja dua kali: menyampaikan pesan kepada negara mitra sekaligus menjelaskan maknanya kepada publik dalam negeri.
Apakah ini berarti Presiden tidak boleh menyampaikan gagasan secara terbuka? Tentu tidak. Demokrasi justru membutuhkan komunikasi yang aktif dan terbuka. Namun semakin tinggi posisi seorang pemimpin, semakin besar pula konsekuensi dari setiap kata yang diucapkan. Dalam dunia yang terkoneksi secara digital, tidak ada lagi pernyataan Presiden yang benar-benar bersifat biasa.
Persoalan sebenarnya bukanlah apakah bahasa Prancis atau bahasa Portugis perlu diajarkan di sekolah. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana sebuah pesan negara bergerak dari panggung diplomasi menuju ruang publik digital, lalu berubah menjadi beragam makna di tangan masyarakat.
Di era komunikasi digital, tantangan terbesar seorang Presiden bukan hanya menyampaikan pesan. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan bahwa pesan tersebut dipahami sebagaimana dimaksudkan.
Referensi
Hall, S. (1980). Encoding/Decoding. In Culture, Media, Language.
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere.
Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society.
McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man.
Cull, N. J. (2009). Public Diplomacy: Lessons from the Past.
McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media.
