PALEMBANG – TERAS JABAR – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, memaparkan analisisnya tentang dinamika kepemimpinan nasional (Indonesia) di hadapan puluhan content creator dalam workshop yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 16 Mei 2026.
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa setiap era memiliki tantangan yang unik. Karenanya kebijakan yang diambil pemimpin pada suatu era tidak bisa disamaratakan dengan pemimpin pada era yang lain.
“Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa itu pun mengambil kebijakan yang berbeda yang intinya adalah agar Indonesia bisa tetap survived di tengah pergolakan dunia,” ujar Teguh membuka sesi.
Ia membandingkan empat sosok pemimpin Indonesia pada masa yang berbeda, Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan Prabowo Subianto. Menurutnya, masing-masing dihadapkan pada persoalan global dan domestik dengan ciri serta kekhasan tersendiri yang membentuk gaya kebijakan mereka.
Di era Soekarno, tantangannya adalah menjaga kemerdekaan politik di tengah perang dingin dan dekolonisasi. Soeharto menghadapi tekanan stabilitas ekonomi dan integrasi nasional pasca 1965. Habibie harus menyelamatkan ekonomi di tengah krisis moneter dan transisi demokrasi.
“Masuk ke era Prabowo, tantangannya berubah lagi. Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional oleh pertikaian yang melibatkan superpower,” kata Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Ia menjelaskan, runtuhnya tatanan multilateral yang sebelumnya dianggap mapan membuat Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada jaminan keamanan dan ekonomi dari luar. Situasi ini memaksa kebijakan luar negeri dan dalam negeri diarahkan pada konsolidasi internal.
Karena itu, menurut Teguh, kebijakan Prabowo diarahkan pada upaya memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang, ekonomi, politik, teknologi, dan sebagainya. Fokusnya bukan ekspansi, melainkan penguatan fondasi.
Teguh menyebut pendekatan ini sebagai prinsip inclusive security. “Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri. Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam, kita bertanggung jawab pada keamanan kita,” tegasnya.
Dalam kerangka itu, program-program seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan hilirisasi industri diletakkan sebagai langkah strategis. “Ini bukan sekadar program sosial. Ini kebutuhan memperkuat fondasi dan kuda-kuda bangsa agar tidak goyah ketika badai datang,” jelasnya.
