TERASJABAR.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung. Hal itu ditunjukkan melalui audiensi strategis dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Ir. Roy Rizali Anwar, ST., M.T., di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mensinkronkan program pembangunan pusat dan daerah, guna mewujudkan infrastruktur yang merata, berkelanjutan, serta berdampak langsung pada mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
KDS menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh terpusat di wilayah perkotaan saja, melainkan harus menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok desa.
“Ini bagian dari ikhtiar kami menjemput bola ke pemerintah pusat, agar pembangunan di Kabupaten Bandung bisa berjalan lebih cepat, merata, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar KDS.
Dalam audiensi tersebut, KDS menyampaikan sejumlah usulan strategis yang menyasar persoalan mendasar di Kabupaten Bandung, mulai dari kemacetan, keterbatasan akses jalan, hingga peningkatan konektivitas antarwilayah.
Beberapa usulan yang disampaikan di antaranya Penyambung Jalur Bebas Hambatan melalui pembangunan Exit Tol Getaci (Segmen Tegalluar) serta penyediaan akses Tol Katapang; solusi kemacetan dengan pembangunan Flyover Bojongsoang dan Kopo; optimalisasi akses tol melalui On/Off Ramp dan Overpass Tol Soroja (STA 1+950); serta aktivasi Tol Gate KM 149 A Purbaleunyi menuju Cileunyi.
Selain itu juga diusulkan konektivitas wilayah melalui pembangunan Jalan Lingkar Majalaya serta akses strategis Tol Soroja – Ciwidey – Cidaun, kemudian perbaikan dan keamanan jalan melalui rekonstruksi Jalan Rancaekek – Majalaya, serta penataan perlintasan tidak sebidang jalur kereta api.
KDS menekankan, seluruh usulan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, khususnya dalam mengurai kemacetan, memperlancar distribusi ekonomi, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang berdampak luas.
“Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimistis berbagai persoalan seperti kemacetan, akses jalan, hingga konektivitas wilayah bisa ditangani secara bertahap dan terukur,” kata KDS. **
