TERASJABAR.ID – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd Diky Candranegara, meninjau langsung ke salah satu pabrik tahu di Kecamatan Mangkubumi, Jumat (19/6/2026). Langkah berani itu diambil di tengah badai kenaikan harga kacang kedelai dan bahan baku lain termasuk plastik pembungkus yang melibas para perajin.
Para perajin tahu menyampaikan beban yang menghimpit. Pelemahan rupiah terhadap dolar membuat harga kedelai impor meroket tak terkendali. Di sisi lain biaya produksi ikut menggila, namun menaikkan harga jual tahu bukan opsi mudah karena pasar sangat sensitif.
“Kami bingung. Kalau harga tahu dinaikkan, pelanggan langsung kabur ke tempat lain,” ungkap Mirna, perajin tahu asal Cibanjaran dengan wajah penuh tekanan.
Menurut Mirna, situasi diperparah karena tidak ada kekompakan antar perajin dalam mematok harga. Kondisi ini memicu perang harga yang menghancurkan.
“Tidak kompak dalam mematok harga, akhirnya saling banting harga di pasar. Kami yang hancur,” keluhnya
Mirna saat ini masih mempertahankan 20 orang pekerja di pabriknya. Meski usaha tercekik hebat, ia memilih bertahan agar tidak merumahkan karyawan.
“Sempat terpikir mengurangi karyawan, tapi kasihan. Mereka juga punya keluarga yang harus dihidupi,” ungkapnya dengan nada pilu.
Keluhan serupa disemburkan H Imin, perajin tahu lainnya. Ia menyebut ada subsidi kedelai lewat KOPTI, namun penyalurannya timpang dan tidak menyentuh semua pelaku usaha.
“Kuotanya terbatas, tidak semua kebagian. Padahal kami semua butuh. Kalau tidak merata, rasanya seperti tebang pilih,” katanya.
Para perajin berharap ada solusi konkret dan cepat dari pemerintah agar roda produksi tahu tetap berputar dan para pekerja tidak kehilangan mata pencaharian. Mereka merindukan kondisi normal seperti sebelum harga kedelai mengamuk.
Mendengar langsung jeritan para perajin, Wawali Diky Candra langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya. Ia berencana menggelar Focus Group Discussion bersama dinas terkait untuk merumuskan langkah taktis yang bisa menghantam persoalan.
“Kami sadar kondisi fiskal sedang tidak baik. Tapi pemerintah tidak boleh diam. Kami akan terus berupaya mencari jalan keluar agar UMKM tahu tidak kolaps,” tegas Diky.
Sebagai Wakil Wali Kota, ia berkomitmen membawa persoalan ini ke pimpinan daerah dan mencari skema bantuan yang realistis.
“Mereka adalah masyarakat yang harus dibantu. Mereka juga sudah membuka lapangan kerja dan menjaga roda ekonomi lokal tetap hidup,” ujarnya tegas.
Diky juga menyoroti praktik persaingan harga tidak sehat yang menjadi penyakit kronis di kalangan perajin.
“Kebanyakan persoalannya silih banting harga. Kami imbau hal seperti itu dihentikan karena pada akhirnya akan merugikan pelaku usahanya sendiri dan mematikan pasar,” kata dia.
Menurutnya, solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Para perajin perlu membentuk asosiasi usaha yang solid dan punya bargaining power.
“Asosiasi bisa menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan anggotanya. Kalau kompak, posisi tawar ke pasar dan ke pemasok bahan baku juga lebih kuat. Jangan mau dipecah belah,” jelas Diky.(KRIS)
