TERASJABAR.ID – Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus menegaskan kontribusinya dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Fokus utama yang dijalankan adalah penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta stabilisasi harga pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto menyampaikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog saat ini mencapai 5,02 juta ton, terbesar dalam sejarah.
Jumlah ini menjadi modal kuat pemerintah dalam menjaga pasokan, mengendalikan harga, dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Yang pertama adalah cadangan pangan pemerintah dan yang kedua adalah berkaitan dengan perlindungan ketahanan pangan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Untuk Cadangan Pangan Pemerintah, Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog hari ini kita memiliki Cadangan Beras Pemerintah terbesar, sebesar 5,02 juta ton beras,” ujar Deputi Andriko dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta.
Sejalan dengan penguatan stok beras pemerintah memasuki tahun 2026, program bantuan pangan kembali diperkuat. Pemerintah menetapkan sasaran 33,2 juta KPM berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kelompok desil 1 sampai desil 4.
Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Penyaluran dilakukan sekaligus pada April hingga Mei 2026.
“Di tahun 2026 itu program bantuan pangannya kita lanjutkan sebanyak 33,2 juta kepada Keluarga Penerima Manfaat. Dan hari ini kita menyelesaikan 2 bulan Februari-Maret ya sebanyak 32,2 juta itu 10 kilo beras ditambah 2 liter minyak goreng,” sambung Andriko.
