Komunikasi publik yang baik tidak berhenti pada penyampaian informasi. Ia harus mampu membangun kesadaran, mengubah perilaku, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap persoalan kota. Ketika warga merasa menjadi bagian dari solusi, maka pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai tugas pemerintah semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama.
Bandung dikenal sebagai kota kreatif yang kaya akan komunitas dan inovasi sosial. Potensi ini seharusnya dapat menjadi modal besar dalam membangun gerakan pengurangan sampah berbasis masyarakat. Kampanye publik, edukasi digital, bank sampah, ekonomi sirkular, hingga pemanfaatan teknologi dapat menjadi bagian dari solusi yang lebih berkelanjutan.
Pertanyaan mengenai darurat sampah Bandung tidak dapat dijawab dengan memilih salah satu antara masalah lingkungan atau krisis komunikasi. Keduanya saling berkaitan dan saling memengaruhi. Sampah memang persoalan lingkungan, tetapi cara sebuah kota berkomunikasi mengenai persoalan tersebut akan menentukan bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan ikut terlibat dalam penyelesaiannya.
Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah Bandung sedang mengalami darurat sampah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kita sudah membangun budaya dan komunikasi yang mampu mencegah darurat itu terus berulang di masa depan?
Referensi sumber :
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere.
Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society.
Coombs, W. T. (2015). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding.
McQuail, D. (2010). McQuail’s Mass Communication Theory.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat terkait kebijakan pengelolaan sampah Bandung. ***
