TERASJABAR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa rencana induk pemulihan tersebut telah disetujui, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Dasco usai memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama jajaran pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” ujar Dasco dalam konferensi pers, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Senin, 25 Mei 2026.
Menurut politisi Fraksi Gerindra itu, koordinasi dilakukan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terintegrasi, termasuk sinkronisasi rencana kerja kementerian dan lembaga terkait.
Untuk pelaksanaan teknis di lapangan, pemerintah menunjuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam rapat tersebut, Tito menjelaskan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028.
Anggaran itu akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, jalan, jembatan, hingga hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menjadi instansi dengan alokasi terbesar, yakni Rp69 triliun selama tiga tahun untuk perbaikan infrastruktur dasar.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia memperoleh Rp7,4 triliun guna mempercepat pembangunan hunian tetap.
Tito menegaskan pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap selesai paling lambat pada 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.-***
