TERASJABAR.ID – Penanganan banjiir di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung akan resmi dimulai pada Januari 2026. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Panitia Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot di Wellgrow Kafe, Kec Baleendah, Senin (1/12/2026).
Hadir dalam Rakor Pentahelix tersebut Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi, Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Dinas Lingkungan Hidup (LH), perwakilan perusahaan, perwakilan akademisi dari Telkom University dan jajaran panitia Pentahelix.
Ketua Panitia Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot, Tri Rahmanto mengatakan Rakor Pentahelix tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektoral dalam merumuskan strategi dan langkah konkret penanganan banjir Dayeuhkolot.
“Pada rakor pentahelix ini, kami berupaya menyamakan visi sekaligus memperkuat komitmen untuk bersama-sama berkolaborasi dan bekerja keras untuk menyelesaikan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot,” ujar Tri Rahmanto di sela-sela acara.
Berbagai permasalahan di lapangan dibedah tuntas dalam kegiatan rakor tersebut. Tak hanya itu, berbagai instansi juga menyampaikan berbagai masukan dan solusi konkret untuk mengurangi dan mengatasi resiko banjir di Dayeuhkolot.
Meski anggaran baru tersedia di Tahun Anggaran 2026, Panitia Pentahelix telah menyiapkan berbagai solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir diantaranya penyediaan mesin pompa penyedot banjir, pengerukan drainase hingga penertiban bangunan liar di sisi sungai.
Tri mengaku gembira karena instansi terkait seperti Dinas Bina Marga, Dinas SDA, Dina PUTR dan Dinas LH memastikan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani permasalahan banjir Dayeuhkolot di APBD 2026.
“Hanya saja, kami sangat kecewa karena BBWS yang memiliki kewenangan penuh terhadap sungai-sungai, justru tidak hadir. Tidak seorang pun perwakilannya yang hadir. Padahal sebelumnya menyatakan akan hadir,” tegas Tri.
Panitia Pentahelix, lanjut Tri, berencana akan mendatangi langsung pihak BBWS untuk melakukan koordinasi dan membahas berbagai solusi penanganan banjir Dayeuhkolot terutama yang menjadi kewenangan BBWS.
“Tapi kalau tidak ada kejelasan mengenai kesanggupan mereka (BBWS), kami akan tetap jalan, tidak perlu melihat kewenangan siapa. Kami berharap kita tidak mengedepankan ego sektoral,” tambahnya.
