TERASJABAR.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pelaku industri jasa keuangan syariah, self-regulatory organization (SRO), asosiasi, dan kementerian/lembaga terkait menggelar Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025.
Kegiatan berlangsung 6 – 9 November 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta ini, dengan mengusung tema “Keuangan Syariah untuk Semua, Kesejahteraan untuk Bangsa” sebagai upaya memperkuat literasi, inklusi, dan ekosistem keuangan syariah nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa keuangan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional.
“Keuangan syariah memberikan banyak manfaat. Pertama tentu pemerataan ekonomi. Ini sesuai pesan atau dari visi-misi dari Bapak Presiden kita bagaimana pemerataan ekonomi ini menyejahterakan masyarakat kita. Kemudian adanya instrumen keuangan seperti zakat, kemudian infak sedekah bisa menjadikan distribusi kekayaan berjalan lebih adil dan memperkecil kesenjangan. Kemudian stabilitas ekonomi tentu saja dan juga inklusivitas. Ini yang terus kita dorong, inklusivitas,” ujarnya.
Friderica menegaskan bahwa industri keuangan syariah Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang positif, dengan total aset mencapai Rp3.050 triliun, meningkat 11,3 persen (yoy) yang terdiri atas aset perbankan syariah sebesar Rp975,9 triliun, pasar modal syariah Rp1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank syariah Rp178,7 triliun.
Ia menyoroti empat tantangan utama pengembangan keuangan syariah yang disebut sebagai 4P, yaitu Pengembangan dan inovasi produk, Penetrasi pasar, Pemerataan akses, dan Pemahaman masyarakat.
“Kita perlu terus mendorong inovasi produk, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat edukasi agar masyarakat semakin paham dan percaya pada produk keuangan syariah,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, OJK mendorong agar keuangan syariah semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi motor penggerak ekonomi umat, khususnya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Ia menyebut bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 57 juta pelaku UMKM, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan menjadi pilar utama pemerataan ekonomi.
“Pertanyaannya, apakah dengan metode konvensional kita mampu menjangkau 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah? Hampir tidak mungkin. Karena itu, inovasi teknologi dengan metode digitalisasi menjadi kebutuhan untuk menjangkau semua pelaku UMKM di Indonesia,” ujarnya.
Maman juga mengungkapkan bahwa Kementerian UMKM tengah mempersiapkan peluncuran sistem digital nasional bernama Sapa UMKM, sebuah super app yang akan menjadi wadah komunikasi dan pengaduan bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.
“Sapa UMKM akan menjadi game changer yang menghubungkan kementerian, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku UMKM dalam satu sistem terintegrasi. Ini adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” tegasnya.
Maman menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK dalam penerbitan POJK 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mempermudah akses pembiayaan UMKM dan memperluas ekosistem pembiayaan syariah.
“Kami berterima kasih kepada OJK atas dukungannya. POJK 19 menjadi back-up policy yang sangat penting untuk memperkuat perlindungan dan akses pembiayaan bagi UMKM di seluruh Indonesia,” katanya.***
