Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan pengalaman China dalam beberapa dekade terakhir. Menurutnya, di awal era 2000an Beijing berhasil melakukan industrialisasi dan hilirisasi secara masif untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok asing.
“Prabowo pun melihat Indonesia harus melakukan hal itu. Tanpa hilirisasi, kita akan terus jadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Posisi itu membuat kita rentan secara struktural,” ujar Teguh.
Untuk memperkuat analisisnya, ia mengutip pandangan pemikir realisme politik. Ia merujuk pada Hans Morgenthau yang menyatakan bahwa politik internasional adalah perjuangan kekuasaan, dan negara yang tidak mampu menjaga kekuatannya sendiri akan tersingkir.
“Morgenthau mengingatkan bahwa moralitas universal tidak bisa menggantikan kepentingan nasional. Negara harus mengurus dirinya sendiri terlebih dulu,” masih kata Teguh.
Ia juga merujuk pada Kenneth Waltz, bapak realisme struktural, yang menekankan bahwa struktur sistem internasional anarkis memaksa negara untuk melakukan self-help. “Waltz bilang, di sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri,” ujarnya.
Teguh menilai kebijakan ketahanan nasional era Prabowo sejalan dengan logika itu. Ketika sistem internasional tidak lagi mampu menyediakan kepastian, maka jawaban rasional adalah memperkuat kapasitas domestik di sektor pangan, energi, teknologi, dan pertahanan.
Menutup paparannya, ia mengajak para content creator untuk memahami konteks geopolitik di balik kebijakan publik.
“Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi menciptakan arus sendiri,” tutupnya. ***
