Jokowi Minta Pelebaran Sungai, Gubernus Anies Baswedan AKan Membebaskan Lahan Demi Pelebaran Sungai ??
Terasjabar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau ada ide baru untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta, karena sudah ada Master Plan 1973. Meski tak masalah soal normalisasi atau naturalisasi, namun Jokowi menekankan yang penting sungai di Jakarta perlu dilebarkan. Kini kemampuan Gubernur Anies Baswedan untuk membebaskan lahan demi pelebaran sungai dipertanyakan anggota dewan Kebon Sirih.
"Kalaupun mau ngotot naturalisasi, oke lah naturalisasi. Tapi kita harus tahu juga naturalisasi butuh lahan yang lebih besar, mampu apa nggak bebasin lahannya? Selama ini, Sodetan Ciliwung juga nggak mampu juga membebaskan lahannya," kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Adrian, kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).
"Bahkan yang 2019 ini kita anggaran pembebasan lahan itu Rp 500 miliar, tapi serapannya hanya 19%, tak sampai 20%. Mungkin karena janji kampanyenya dia nggak mau gusur orang. Kita khawatirnya seperti itu," tutur Justin.
Justin setuju dengan pernyataan Jokowi. Sistem penanganan banjir harus tetap dilakukan melalui kanal-kanal, sebagaimana yang direncanakan dalam Master Plan 1973, supaya air dapat cepat mengalir ke laut dan tidak menggenang di dalam kota. Untuk mempercepat aliran air, normalisasi dengan cara melebarkan sungai mengharuskan pembebasan lahan dan penggusuran penduduk bantaran kali.
Dia menilai, ada kepentingan yang lebih besar ketimbang mempertahankan permukiman penduduk bantaran kali, yakni pembebasan Jakarta dari banjir. Kerugian materiel yang ditimbulkan oleh banjir juga besar, masyarakat marjinal juga kena dampak banjir. Soal kemampuan anggaran, itu bisa dibicarakan dengan DPRD DKI, namun soal kemauan Gubernur, Justin mengemukakan pendapatnya.
"Kalau Gubernur mau mengerjakan pembebasan lahan, dia butuh dana tambahan, kami di DPRD bisa melakukan perubahan APBD 2020. Tapi saya sih pesimis, sampai masa akhir jabatan Gubernur saya pesismis dia melakukan sesuatu yang signifikan dalam rangka mitigasi bencana banjir," kata Justin.
Sebelumnya, Jokowi kembali merujuk ke Master Plan 1973 untuk mengatasi banjir Jakarta, peristiwa yang melanda pada tahun baru 2020. Menurutnya, tidak perlu ada ide-ide baru di luar masterplan itu. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai sungai di Jakarta perlu dilebarkan.
"Masterplan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada tahun 73. Sudah ada harus melakukan apa, apa, apa, ada semuanya. Jadi nggak usah ada ide-ide baru, master plannya sudah ada kok. Sungai semuanya dilebarkan, teknisnya mau pakai normalisasi, naturalisasi silakan, tapi dilebarkan semua sungai itu yang tengah, semua sungai harus dilebarkan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1) lalu.
Soal janji kampanye yang disinggung Justin, ada catatan pemberitaan dari masa jelang Pilgub DKI 2017. Saat kampanye di Sawah Besar, Anies mengatakan akan menjadikan lingkungan tempat tinggal warga lebih baik dan akan ditata menjadi indah. Dia tidak akan melakukan penggusuran seperti yang dilakukan Gubernur DKI saat itu.
"Kalau Gubernur yang sekarang sering gusur menggusur. Kalau kita ditata menjadi kampung yang bersih dan indah," kata Anies saat berkampanye di Jalan Mangga Besar 13, RW 04 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, 28 Desember 2016.
Sebelumnya, Anies juga sempat menegaskan harusnya ada pembicaraan yang baik dulu antara pemerintah dan warga yang akan digusur. Karena bisa jadi rumah warga yang akan digusur memiliki kenangan tersendiri bagi pemiliknya.
"Soal penggusuran, bila dibicarakan dengan baik bisa ada solusinya. Kita semua tahu kalau ini ada kepentingan lebih besar. Kalau ada landasan hukum pasti semua bersedia. Yang penting warga harus dihormati, dihargai," kata Anies di Rukan Jatinegara, Jalan Bekasi Timur IX, Jatinegara, Jakarta Timur, 30 September 2016. Disadur dari Detik.com