Langkah Gubernur Ridwan Kamil Geser Anggaran Infrastruktur untuk COVID-19 Dinilai Cerdas
Terasjabar.id - Langkah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menggeser alokasi anggaran 11 proyek infrastruktur untuk pembelian obat dan suplemen gratis bagi pasien isolasi mandiri menuai apresiasi karena berani mengorbankan anggaran untuk sesuatu yang lebih darurat.
Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Ina Primiana mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung di Indonesia sejak 1,5 tahun terakhir, muncul gelombang kedua penyebaran COVID-19 di luar dugaan banyak pihak.
Menurutnya, saat gelombang pertama, anggaran daerah banyak mengalami refocusing untuk menangani dampak pandemi. Adapun gelombang kedua yang terjadi saat ini, kondisi anggaran belum sepenuhnya baik.
"Saat ini, ada kekurangan oksigen dan penderita tambah banyak tapi perlu bantuan obat, jadi (anggaran infrastruktur dialihkan) itu satu keputusan yang sangat baik," ungkap Ina, Rabu (7/7/2021).
Terlebih, kata Ina, pemerintah daerah tidak mungkin lagi meminta bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Kebijakan ini menurutnya potret kemampuan pemimpin daerah yang mampu melihat urgensi dari situasi yang terjadi dan anggaran yang tersedia.
"Beliau berpikir, masih ada dana bisa dialihkan, nanti untuk infrastruktur bisa dicari kembali, kalau engga ini (urusannya) nyawa Rakyat Jawa Barat," tegasnya.
Ina juga menilai, keputusan berani Ridwan Kamil tersebut belum tentu bisa ditiru oleh para kepala daerah lain karena masing-masing provinsi melihat urgensi dan kondisi yang berbeda.
"Provinsi lain misalnya uang masih ada, nggak perlu ngikut juga karena Jawa Barat rakyatnya lebih banyak, tingkat terpaparnya tertinggi kedua, jadi (Ridwan Kamil) melihat itu urgensitasnya, belum tentu sama untuk daerah lain karena mereka tidak memiliki kebijakan yang sama," papar dia.
Ina menekankan pentingnya seorang kepala daerah berpikir cepat dan mengambil keputusan yang cerdas di masa darurat, termasuk soal pengalokasian anggaran di tengah terus melonjaknya angka kasus positif COVID-19 dan menipisnya ketersediaan ruang perawatan, oksigen, dan obat-obatan.
"Pemimpin harus berpikir cepat karena udah nggak nggak bisa nunggu. Pemimpin harus cerdas, harus cepat untuk membantu mencari solusi," katanya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pdjadjaran (Unpad) ini tetap mengingatkan agar pergeseran anggaran infrastruktur harus dicari pula solusinya mengingat keputusan ini menyisakan dampak, salah satunya hilangnya peluang penyerapan tenaga kerja.
"Harus dicari untuk menyeimbangkan antara penanganan kesehatan dan ekonomi. Di list kembali dari anggaran yang ada, mana yang bisa dialihkan ke infrastruktur atau ke yang lain. Mudah-mudahan gelombang kedua ini tidak lama, jadi proyek infrastruktur bisa berjalan lagi," kata Ina.
Di tengah pendapatan daerah yang belum optimal, Ina sendiri menyarankan agar kepala daerah memulai upaya kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan pihak swasta dan BUMN.
"BUMN banyak juga di Jabar, mungkin bisa dijadikan salah satu solusi bagaimana kerja sama kolaborasi dengan BUMN atau BUMD agar bisa membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memutuskan menggeser anggaran 11 proyek infrastruktur senilai Rp140 miliar untuk menangani situsasi kedaruratan COVID-19.
"Anggaran ini untuk mensubsidi gratis obat-obatan pasien COVID-19 yang isolasi mandiri. Itu akan jadi tanggung jawab kita," katanya.
Menurutnya, subsidi ini akan diatur lewat aplikasi Pikobar dimana nantinya warga yang mengajukan akan mendapatkan bantuan obat dan suplemen gratis dari Pemerintah Provinsi Jabar.
"Dananya kami ambil dari 11 proyek infrastruktur, mudah-mudahan ini membantu penanganan," kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu.
Disadur dari Sindonews.com
Gubernur Ridwan Kamil Pandemi Covid-19 CORE Indonesia Prokes Proyek Infrastruktur