Tanah Bendungan di 6 Desa Sudah Terbebaskan 280,68 HA
Terasjabar.id - Progres kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan, di 6 Desa 2 Kecamatan di Kabupaten Kuningan sampai September 2020 yang sudah terbebaskan seluas 280,68 Ha atau 92.86 %. Sedangkan progres fisik pembangunan sudah mencapai 99 %. Hal itu dikatakan Sekda Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar, M.Si, ihwal perkembangan pengadaan tanah pembangunan bendungan tersebut, Jumat 30/10-2020). Pihaknya telah mengikuti rapat koord virtual melalui zoom meeting bersama Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung dan diikuti pula oleh dinas/instansi terkait.
Pembangunan Bendungan Kuningan tersebut kata merupakan salah satu proyek Strategis Nasional dan wujud nyata Nawa Cita agenda Pemerintah. Untuk menunjang kegiatan pembangunan Bendungan tentunya diperlukan kegiatan pengadaan tanah. Dikatakan bahwa, Bendungan Kuningan berlokasi di 6 Desa 2 Kecamatan yaitu Desa Randusari Kecamatan Cibeureum, Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum,Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum, Desa Simpayjaya Kecamatan Karangkancana, Desa Tanjungkerta Kecamatan Karangkancana, Desa Cihanjaro Kecamatan Karangkancana. Adapun progres kegiatan pengadaan tanah sampai dengan September 2020, yang sudah terbebaskan seluas 280,68 Ha atau sebesar (92,86%) dan progres kegiatan pembangunan fisik bendungan saat ini telah mencapai 99%.
Lebih jauh Sekda Dian menuturkan, berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 593/Kpts. 244-Tapem/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Kuningan, pembangunan bendungan membutuhkan luas lahan sebesar 302,26 Ha, terdiri dari tanah masyarakat 176,76 Ha dan kawasan hutan 125,5 Ha. Sekda berharap semua pihak terkait seperti BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Pemprov Jabar, Pemkab Kuningan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan agar bersinergi dalam menuntaskan agenda kegiatan pembangunan Bendungan Kuningan. “Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan akan terus berjuang menyelesaikan permasalahan serta penanganan dampak sosial pembangunan kuningan dengan berbagai kebijakan program dan kegiatan", paparnya.
(H WAWAN JR)