Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Melakukan Kunker Ke Surabaya, Bawa Lima Rekomendasi Risma soal Banjir Jakarta
Terasjabar.id - Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Surabaya, Jawa Timur guna mendapatkan solusi mengatasi banjir di Ibu Kota. Sedikitnya ada lima rekomendasi yang didapatkan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan, kunjungan kerja ke Kota Surabaya karena memiliki kemiripan geografis berada di tepi laut. Selain itu, datarannya yang rendah sama seperti Jakarta.
Kota Surabaya dipilih Pansus Banjir, menurut Zita karena berhasil menangani banjir. Pada 10 tahun yang lalu Surabaya mengalami banjir yang sangat parah yakni 52 persen wilayahnya banjir. Namun, saat Risma menjadi wali kota, Surabaya berhasil menurunkan banjir hingga 2,3 persen.
"Itu adalah bukti narasi yang dikerjakan," ucap putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/10/2020).
Zita memaparkan, ada lima pesan yang didapatkan Pansus Banjir dari Risma terkait penanganan banjir di ibu kota. Pertama, pedestrian atau jalan.
Ketika membuat jalan, pastikan saluran di bawah jalan yang lebih utama agar sistem drainase berjalan baik. Zita menilai, Jakarta masih mengutamakan membangun jalan sementara salurannya kurang diperhatikan.
FOLLOW JUGA :
Kedua, Zita menuturkan, kapasitas Catchment. Hal itu dinilai penting agar saluran tempat menampung air bisa menyimpan dan mengalirkan secara alami.
"Ketiga, air adalah anugerah dari Tuhan. Baik itu datangnya dari laut, lokal, ataupun kiriman. Pasti sulit. Makanya kita jangan hanya berdalih, kerja keras lebih baik," ujarnya.
Keempat, kolaborasi antardinas dan kesadaran warga. Ketika musim hujan, seluruh dinas harus dikerahkan, tidak hanya satu atau dua dinas saja. Begitu juga dengan warga, kampanye bahaya banjir dan penyebabnya sudah harus dilakukan lebih awal sehingga timbul keasadaran untuk ikut serta menjaga kelestarian.
Kelima, pengurangan debit air sebelum masuk kota. Upaya tersebut mensyaratkan aliran sungai yang memadai. Dalam konteksi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengetahui dan memecah sungai dan memberi jalan air agar debitnya tidak berlebih.
"Apresiasi sekali untuk masukannya. Intinya, keseriusan menangani banjir adalah kunci. Jika banyak dana dan rencana tanpa eksekusi, maka DKI akan tetap sama ceritanya setiap awal tahun, Banjir! Kami dari DPRD akan memberikan rekomendasi. Mau digunakan atau tidak, yang jelas kami sudah bekerja dengan serius agar DKI bebas banjir," tuturnya.
Disadur dari iNews.id
Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Kunker Surabaya Jawa Timur Banjir Ibu Kota