Najwa Shihab Pertanyakan Jeda Waktu Publikasi Video Kemarahan Jokowi, Moeldoko: Bagian dari Strategi
Terasjabar.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui adanya strategi soal video kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut dikatakan Moeldoko dalam acara Mata Najwa, Rabu (1/7/2020).
"Itu bagian dari strategi," kata Moeldoko.
Diketahui, Jokowi jengkel dan marah pada para menteri saat sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).
Namun, video kemarahan Jokowi baru diungkap ke publik lewat video yang dirilis Istana pada Minggu (28/6/2020) atau 10 hari setelah rapat.
Video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden tersebut berjudul 'Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020'.
Hal ini lantas menjadi pertanyaan host Mata Najwa, Najwa Shihab pada Moeldoko.
"Ini kan kejadian tanggal 18 (Juni), tapi baru dipublikasikan, 10 hari kemudian. Kenapa ada waktu jeda sedemikian lama?" tanya wanita yang karib disapa Nana itu.
Menurut Moeldoko, jeda waktu antara rapat dan diunggahnya video kemarahan Jokowi itu, tidak terlalu signifikan.
"Itu tidak terlalu signifikan. Nggak perlu dibahas lah," jawab Moeldoko.
"Kenapa nggak perlu dibahas, Pak?" tanya Nana lagi.
"Itu bagian dari strategi," ujar Moeldoko.
Nana pun terus mengejar strategi apa yang dimaksud Moeldoko.
"Strategi apa, Pak?" tanya putri ulama kondang, Quraish Shihab tersebut.
Sayangnya, Moeldoko enggan menjelaskan maksud pernyataannya dan meminta Nana tidak melanjutkan pertanyaannya.
"Udah nggak usah dilanjutkan," potong Moeldoko.
Mendengar jawaban Moeldoko, Nana tertawa dan membuat kesimpulan, ada faktor kesengajaan kenapa video kemarahan Jokowi baru dirilis 10 hari kemudian.
"Berarti ini kesengajaan dirilisnya 10 hari kemudian, melihat ada situasi tertentu, kenapa dirasa perlu publik perlu melihat kemarahan itu?"
"Kenapa kita perlu tahu Pak Jokowi marah-marah pada anak buahnya?" tanya Nana.
Mendengar pertanyaan itu, Moeldoko memilih jawaban diplomatis yang membuat Nana menyebut mantan KSAD itu seperti politisi karena tidak mau menjawab langsung.
"Yang paling penting, bagaimana memahami substansi kemarahan itu," ucap Moeldoko.
Penjelasan Istana
Sementara itu, dalam penjelasan sebelumnya oleh pihak Istana, video tersebut awalnya tak tidak dirilis karena sidang paripurna tersebut bersifat internal atau tertutup.
Wartawan juga tidak diperbolehkan untuk meliput.
Demikian dikatakan Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sektretariat Presiden, Bey Machmudin sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.
"Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern," kata Bey, Minggu (28/6/2020).
Namun, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden dalam rapat tertutup itu penting untuk dipublikasikan.
Banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik.
Oleh karena itu, pihak biro pers meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merilis video.
"Kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya."
"Makanya baru dipublish hari ini (Minggu kemarin, red)," kata dia.
Bey pun beralasan butuh proses panjang dan teliti untuk mempelajari video itu sehingga menghabiskan waktu sampai 10 hari.
"Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," ujarnya.
Video Jokowi
Diberitakan sebelumnya, dalam rapat bersama menteri, Jokowi marah-marah terkait kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19.
Jokowi bahkan mempertimbangkan akan melakukan reshuffle alias perombakan kabinet.
Bahkan Kepala Negara tak segan untuk membubarkan lembaga negara.
"Saya membuka entah langkah politik, entah kepemerintahan, akan saya buka," kata Jokowi dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Sempat ada jeda sejenak dari mantan Wali Kota Solo itu sebelum melanjutkan pernyataannya.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara."
"Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya," ucap Presiden.
Langkah lain yang dapat dilakukan Presiden di antaranya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang lebih penting dan diperlukan.
Jokowi kembali menegaskan, jika tidak ada perubahan signifikan dari para menteri, ia akan melakukan tindakan yang extraordinary.
"Bapak/ibu tidak merasakan itu, sudah, artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras, akan saya lakukan," ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta agar para menteri bekerja lebih keras dan cepat di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, Jokowi juga merasa jengkel karena tidak ada progres yang signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid-19.
"Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progress yang signifikan, enggak ada," ujar Jokowi.
Dalam rapat tersebut, Jokowi seakan tak sanggup menutupi rasa kecewa pada para pembantunya.
Bahkan nada bicara Jokowi beberapa kali sempat meninggi.
"Saya lihat, kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis, kata dia.
Kepala Negara juga menyinggung suasana krisis yang terjadi di Indonesia selama tiga bulan terakhir bahkan tiga bulan ke depan gara-gara pandemi Covid-19.
Jokowi mengatakan, semua pimpinan lembaga negara bertanggung jawab terhadap nasib 267 juta penduduk Indonesia.
Ia meminta agar ke-34 menterinya memiliki perasaan dan pengorbanan yang sama di tengah pandemi Covid-19.
"Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama," ujar Jokowi.
(Tribunnews.com/Sri Juliati, Kompas.com/Ihsanuddin)