Menerapkan New Normal, DPRD Jatim Meminta Pemprov Tidak Terburu - Buru
Terasjabar.id – DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah provinsi (pemprov) tidak terburu-buru menerapkan skenario kenormalan baru (new normal). Pasalnya, kasus Covid-19 di Jatim masih cukup tinggi dan melonjak tajam.
“Pandemi Covid-19 di Jawa Timur belum tertangani dengan baik, sehingga kasus terus bertambah dan tertinggi di Indonesia. Maka, jangan terburu-buru new normal diterapkan, karena bisa memperparah kondisi Jatim,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad, Rabu (1/7/2020).
Menurut Sadad, Jatim belum memenuhi standar WHO untuk menetapkan new normal yaitu Rate Transmission (RT) sebesar 0,83. Sebab, saat ini angka RT Jatim masih 1,22.
“Dari semua data yang sudah dipaparkan oleh Gubernur Khofifah, tidak sekalipun menyentuh angka 0,83. Memang RT Jatim pernah menyentuh 0,85 ketika dipresentasikan tetapi itu masih belum sesuai standar WHO,” kata Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.
Alasan lain, instalasi kesehatan di Jatim masih belum memenuhi syarat untuk menuju new normal. Sadad menyebut, kapasitas pemeriksaan PCR di Jatim masih kalah dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain itu, kondisi rumah sakit di beberapa wilayah seperti Surabaya Raya juga sudah hampir overload.
“Kalau new normal yang sesungguhnya itu ya semua fasilitas kesehatan minimal menyediakan 150 persen dari kemampuan normal. Ini semua kan serba terbatas, jadi saya kira masih jauh dari normal,” ujarnya.
Sadad juga berharap agar Pemprov Jatim bertindak cepat untuk menurunkan angka penularan Covid-19. Pasalnya, masyarakat sudah telanjur menggantungkan kepercayaan mereka kepada pemerintah untuk keluar dari pandemi Covid-19.
“Sekarang ini ibaratnya semua warga sudah menaruh harapan dan kepercayaan, tetapi sekarang mau dibawa ke mana nasib mereka kalau semakin hari tidak kunjung membaik. Masyarakat di bawah juga sudah lelah,” katanya.
Disadur dari iNews.id