Dianggap Merusak Sistem, Kajari Kabupaten Cirebon Tegaskan Tak Akan Tolerir Praktik Pungli
Terasjabar.id - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Cirebon, Tommy Kristanto, menegaskan tidak akan menolerir praktik pungutan liar (pungli).
Pasalnya, ia menganggap praktik pungli yang dilakukan siapapun di sektor manapun akan merusak sistem.
Karenanya, Tommy berjanji akan mengusut tuntas kasus pungli dalam proses pembuatan KTP elektronik di Disdukcapil Kabupaten Cirebon.
"Prinsipnya kami tidak menolerir adanya pungli, karena sangat merusak sistem," ujar Tommy Kristanto saat ditemui usai menghadiri pendistribusian bantuan sosial dalam rangka Hari Bhayangkara ke-74 di Mapolresta Cirebon, Jalan R Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (27/6/2020).
Ia mengatakan, pada dasarnya unsur pengawasan sudah diterapkan secara berlapis untuk mencegah terjadinya pungli.
Mengingat pemerintah daerah telah mempunyai lembaga inspektorat yang tugasnya mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Namun, ia mengakui upaya tersebut masih kurang maksimal jika tidak dibarengi kontrol dari masyarakat.
Karenanya, Tommy mengajak masyarakat segera melapor saat melihat adanya praktik pungli.
"Kalau masyarakat ikut mengawasi, ini bisa menjadi trigger perbaikan di masa yang akan datang," kata Tommy Kristanto.
Tommy juga menyampaikan, apapun alasannya praktik pungli dalam proses pembuatan KTP elektronik sangat tidak dibenarkan.
Pasalnya, sesuai amanat undang-undang dalam mengurus administrasi kependudukan tidak ada pemungutan biaya apapun atau gratis.
Jika aturan itu dilanggar maka pihaknya akan mencari tahu penyebabnya apakah ada unsur kesengajaan ataupun adanya pembiaran.
"Di situ nanti dilihat hasil penyidikan seperti apa, akan tergambar apakah ada aktor intelektualnya atau hanya dilakukan unsur di bawah saja," ujar Tommy Kristanto.
(Tribunjabar.id)