“Anggaran kami meningkat 100 persen menjadi Rp10 triliun, dan 80 persennya dialokasikan untuk BSPS. Ini menunjukkan keberpihakan Kementerian PKP kepada rakyat, tetapi tetap harus tepat sasaran,” ujar Menteri PKP.
Pada tahun ini, Kementerian PKP merencanakan penataan 15 kawasan kumuh secara komprehensif, dengan tiga diantaranya berada di wilayah Pulau Papua.
Khusus Papua Selatan, penyaluran BSPS akan ditingkatkan secara signifikan. Jika pada tahun lalu bantuan diberikan kepada 65 penerima di empat kabupaten, maka pada tahun ini masing-masing kabupaten direncanakan menerima sekitar 300 bantuan.
Sementara itu, untuk Sulawesi Utara, Menteri PKP menyampaikan rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan lokasi yang direncanakan berada di Kota Manado.
Selain itu, alokasi BSPS untuk Sulawesi Utara juga mengalami peningkatan signifikan, dari sekitar 700 unit pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 8.000 unit pada tahun ini.
“Tahun lalu BSPS di Papua Selatan berjumlah 65 unit yang tersebar di empat kabupaten. Tahun ini, masing-masing kabupaten kami alokasikan 300 unit. Untuk Sulawesi Utara, tahun lalu BSPS berjumlah sekitar 700 unit. Tahun ini kami tingkatkan menjadi 8.000 unit. Namun yang paling penting, pastikan bantuan tersebut harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Menteri PKP.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dukungan program perumahan yang berkeadilan dan berbasis data, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan hunian layak, penataan kawasan kumuh yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Utara dan Papua Selatan.***
