TERASJABAR.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin meninjau lahan KAI di dekat Balai Yasa Jembatan Kiaracondong, Bandung.
Peninjauan ini merupakan langkah awal untuk memetakan sejumlah aset KAI di Bandung yang direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan hunian vertikal terintegrasi (Transit Oriented Development/TOD) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun perencanaan melalui tim gabungan yang melibatkan Kementerian PKP, KAI, Danantara, dan Pemerintah Kota Bandung. Tim ini bertugas mengkaji aspek teknis dan tata ruang sebelum langkah pembangunan dimulai.
“Kami bekerja untuk kepentingan rakyat. Melalui perencanaan yang matang, lahan-lahan ini nantinya akan disiapkan untuk hunian MBR agar mereka memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Pada 25 April nanti, tim akan memaparkan konsep dasarnya, termasuk bagaimana fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah akan diintegrasikan dalam kawasan tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan adanya dukungan awal dari sektor swasta. “Sudah ada komitmen awal untuk pembangunan seribu unit rumah melalui skema tanggung jawab sosial. Lokasi penempatannya akan dikaji bersama KAI agar selaras dengan pengembangan aset mereka,” tambahnya.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan di sekitar stasiun diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil.
Dengan konsep TOD, penghuni nantinya akan memiliki akses langsung ke moda transportasi kereta api yang murah dan cepat.
“Sejumlah lahan KAI di Bandung ini memang diproyeksikan akan dikembangkan menjadi hunian vertikal. Fokus utama kami adalah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika warga tinggal di area TOD seperti Kiaracondong, mereka akan jauh lebih efisien dalam pengeluaran transportasi karena akses kereta api berada tepat di lingkungan tempat tinggal,” jelasnya.
