KPK Tak Bisa Tangani BUMN, Begini Kata Ketua Corong Jabar

TERASJABAR.ID - Ketua Presedium Corong Jabar, sebuah kumpuluan para tokoh di Jabar, Iyus Sumpena SH, Spm menyoroti UU no 1 tahun 2025 yang berisi kemungkinan lepasnya kewenangan KPK terhadap BUMN, merupakan sebuah kemunduran penegakan hukum bidang korupsi di Indonesia.

Menurut Iyus, dalam menangani korupsi yang merugikan negara semua tahu ada tiga alat penegak hukum yang memiliki kewenangan terhadap penindakan perbuatan tindak pidana korupsi yaitu KPK , Kejaksaan dan Polri.

Dengan adanya pelemahan terhadap KPK ini jelas bertentangan dengan semangat presiden RI Prabowo Subianto yang gencar memburu koruptor.

Fakta menunjukkan beberapa kasus korupsi dilakukan oleh oknum BUMN maupun oknum penyelenggara negara.

KPK sejatinya adalah sebuah komisi institusi gabungan yang dibentuk khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara seperti tertuang dalam UU KPK pasal 11 ayat 1.

Isi pasal 11 ayat 1 tersebut yakni menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan , penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum , penyelenggara negara dan orang lain serta/ atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 milliar.

Dengan terbitnya UU no 1 tahun 2025 UU tentang Badan usaha milik negara (BUMN ), maka ada dua pasal yang mengurangi kewenangan KPK yakni pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: "Organ dan pegawai badan bukan sebagai penyelenggara negara" , selanjutnya pasal 9G berbunyi " Anggota direksi , dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara Negara." Jadi KPK kemungkinan tidak memiliki wewenang untuk menangkap anggota direksi, komisaris dan pegawai BUMN.

Menurut catatan Indonesia memiliki 65 BUMN di mana BUMN adalah badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara.

Sebagai penanggung jawab adalah Menteri BUMN di mana direksi , dewan komisaris dan dewan pengawas diangkat oleh Menteri BUMN . Penyertaan saham BUMN adalah uang milik negara.

Jika KPK tidak memiliki kewenangan terhadap BUMN, menurut Iyus, maka harapan tertumpu pada Kejaksaan Agung. Bila perlu Kejaksaan membentuk Satgasus BUMN

"Kita semua berharap DPR RI khususnya Komisi III harus tegas dan penuh pertimbangan dalam menentukan persetujuan UU no 1 tahun 2025 karena banyak masukan dari kalangan akademisi dan penggiat anti korupsi yang mengkhawatirkan terhadap UU BUMN tersebut," ujarnya.

KPK seperti diketahui adalah sebuah alat penegak hukum negara yang seharusnya diperkuat, karena tidak hanya mengawasi penyelenggara pemerintahan saja melainkan berlaku juga untuk pejabat BUMN karena BUMN dibawah tanggung jawab langsung kementerian BUMN dan menteri BUMN sebagai penyelenggara negara .

BUMN sebagai badan usaha yang didalamnya terdapat pemegang saham tertinggi adalah nehara, dan uang yang disetorkan ke BUMN itu adalah uang negara

Iyus mengkhawatirksn di dalam UU no 1 /2025 ini pun sama dengan KPK, yaknu peran BPK juga dikurangi yakni tidak memiliki kewenangan mengawasi 65 BUMN yang mengelola uang negara ribuan triliun..

Padahal Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah perangkat negara sebagai auditor negara yang satu kesatuan dengan KPK.

Sebagai bagian dari mekanisme penindakan tipikor, dalam tugasnya BPK diatur dalam UUD 45, BPK yaitu lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam UUD 1945, BPK diatur dalam Bab VIII A, khususnya Pasal 23E, 23F, dan 23G di mana BPK berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. ****