TERASJABAR.ID – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf tidak ingin program strategis Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat, dikotori praktik korupsi.
Karena itu, Kementerian Sosial berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026.
“Kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik-praktik korupsi,” kata Mensos menjelaskan alasannya datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Pada kesempatan tersebut, Mensos hadir bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, serta Plt. Inspektur Jenderal Dody Sukmono.
Kemudian Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Afrizon Tanjung, dan Kepala Biro Humas Devi Deliani serta Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur.
Dilansir laman Kemensos, Saifullah Yusuf mengatakan, kedatangannya bersama jajaran ke KPK merupakan bagian dari upaya konsultasi sekaligus meminta arahan agar seluruh proses pengadaan di Kemensos terutama program Sekolah Rakyat berjalan transparan dan akuntabel.
“Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, meminta nasihat dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” ujarnya.
Menurutnya, Kemensos sengaja membuka seluruh proses pengadaan kepada KPK karena kementeriannya tengah memulai berbagai pengadaan strategis 2026, termasuk untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Tidak ada persiapan secara khusus, tapi kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, sekaligus meminta nasihat, masukan kritik dan saran,” kata Mensos.
