TERASJABAR.ID – Peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kini marak di sejumlah daerah di Jawa Barat yang menimpa siswa SD, SLTP dan SLTA. Seperti di Kabupaten Bandung, Tasik, Cianjur, Bogor, Kota Bandung dan daerah lainnya.
Teranyar dan heboh, keracunan menimpa 657 siswa SMA Siti Aisyah, MA Maarif Cilageni, SMP Siti Aisyah dan siswa SDN 2 Mandalasari. Hingga Minggu (21/9/2025) masih ada 10 siswa yang menjalani perawatan di Puskesmas Kadungora.
Terkait maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah ini, termasuk di Garut, Pemprov Jabar pun buka suara.
Sekda Jabar, Herman Suryatman menyampaikan keprihatinannya dan penyesalan atas kejadian tersebut. Herman pun menjanjikan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program MBG ini.
“Ya, kami sangat prihatin dengan kejadian di beberapa daerah di Jabar terkait dugaan keracunan MBG. Ini tentu jadi pembelajaran dan harus diantisipasi dan dimitigasi ke depannya, tidak boleh ada kejadian serupa,” katanya kepada wartawan.
Menurut Herman, Pemprov Jabar sudah menugaskan dinas kesehatan untuk segera mengidentifikasi penyebab keracunan. Selain itu, pemeriksaan laboratorium akan dilakukan untuk memastikan penyebab kasus keracunan massal tersebut.
“Kami sudah menugaskan Kadis Kesehatan untuk memeriksa mengapa bisa terjadi seperti itu sehingga bisa teridentifikasi penyebabnya. Itu menjadi catatan agar berikutnya semua SPPG harus menjamin kesehatan, dengan uji lab yang ketat,” tandasnya.
Dari sisi manajerial, kata Herman, Dinas Sosial Jabar juga dikerahkan untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan petugas Badan Gizi Nasional (BGN) dan penyedia makanan MBG.
“Kami sudah menugaskan juga dinas sosial untuk koordinasi dengan kota kabupaten dan petugas BGN, SPPG untuk pengelolaan pengelolaan dapur di lapangan bisa optimal. Kan ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus terkendali. Ini yang akan kami perbaiki bersama, dari sisi kesehatan, manajerial, higienis dan pengelolaan harus dikelola sehingga berbagai ekses bisa diantisipasi dan pengelolaan ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.
Diungkapkan Herman, Pemprov Jabar pun menggelar konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan ( stakeholder ) terkait. Konsolidasi itu akan membahas kronologi, standar operasional prosedur (SOP), hingga mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ya, intinya makanan MBG harus higienis dan pengelolaan harus terencana mantap. Tarmasuk menu MBG yang akan disajikan apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya,” ujarnya.
“Semua harus jelas. SOP sebenarnya kan sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan di lapangan,” tutup Herman.***
