“Sesuai arahan Kepala Bapanas Bapak Andi Amran Sulaiman, harga beras harus terus dijaga bagi masyarakat agar sesuai harga yang telah ditetapkan. Stok beras kita melimpah. Dengan adanya beras SPHP ini, masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula,” ujarnya.
Sebagai informasi, sampai akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan perpanjangan ini diperkuat pula dengan ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang hingga akhir 2025 mencapai 3,25 juta ton.
Kondisi ini memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur.
Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.
Sementara terkait rencana pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih berproses untuk pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan.
Untuk target salur SPHP beras 2026 telah disetujui secara mufakat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 29 Desember 2025 sebesar 1,5 juta ton.
Untuk diketahui, skema RPATA juga telah diterapkan pada perpanjangan pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025 yang berupa beras dan minyak goreng kepada masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP).
