Mensos mengatakan Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi keluarga miskin ekstrem yang selama ini kerap luput dari akses pendidikan, seperti anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah.
Ia menegaskan program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana amanat konstitusi. “Orang-orang seperti inilah yang jadi perhatian Presiden,” katanya.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik. Tahun ini, sebanyak 453 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA diproyeksikan lulus.
Menurut Mensos, Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit sehingga siswa dapat menyesuaikan proses belajar sesuai kemampuan masing-masing.
Selain itu, para siswa Sekolah Rakyat juga mulai menorehkan prestasi di berbagai tingkat. Tercatat satu prestasi internasional, 162 prestasi tingkat nasional, 87 tingkat provinsi, serta 75 prestasi tingkat kabupaten dan kota.
Khusus lulusan SMA, pemerintah memastikan para siswa tidak menganggur setelah lulus. Mereka akan diarahkan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau masuk ke dunia kerja sebagai tenaga terampil.
“Ini adalah persembahan negara untuk keluarga yang paling tidak mampu dan ini adalah gagasan Presiden Prabowo, dan juga menjadi bagian dari warisan atau legasi bupati dan wali kota yang menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” kata Mensos.
Dalam kesempatan itu, sejumlah kepala daerah menyampaikan dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
