TERASJABAR.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menuai sorotan tajam setelah kembali memicu kasus keracunan di berbagai daerah.
Insiden terbaru terjadi di Kabupaten Bandung Barat, di mana Bupati Jeje Ritchie Ismail bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Hingga 22 September 2025, tercatat 364 siswa dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK mengalami keracunan usai menyantap menu MBG.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), total terdapat 4.711 kasus yang tersebar di tiga wilayah besar.
Berbagai kalangan, termasuk peneliti, LSM dan masyarakat sipil, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG untuk dilakukan evaluasi total.
BACA JUGA: DPR Ingatkan Bulog: Rakyat Harus Terima Beras Layak dan Aman
Grace Wangge dari Monash University menilai moratorium sudah mendesak karena kasus keracunan terus berulang dan mengikis kepercayaan publik.
“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan. Masa kita mau tunda sampai kapan lagi?” kata Grace, seperti ditulis Kompas.com pada 24 September 2025.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga meminta DPR mendesak Presiden Prabowo agar mengutamakan keselamatan anak di atas target politik.
Menurut JPPI, persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan sistemik, karena menyangkut tata kelola di BGN.
Indonesia Corruption Watch (ICW) turut mendorong penghentian sementara MBG.
ICW menilai lemahnya implementasi SOP serta dugaan pembajakan kebijakan untuk kepentingan politik semakin memperburuk program ini. ICW menekankan pentingnya evaluasi total dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan regulasi yang jelas.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyerukan evaluasi menyeluruh. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menekankan pentingnya menghentikan sementara program demi melindungi anak-anak, terutama kelompok usia dini yang rentan.
Sementara itu, BGN menyatakan akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab keracunan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, memastikan tim tersebut melibatkan dirinya bersama para ahli kimia yang akan turun langsung ke lapangan.
Dengan banyaknya desakan, pemerintah dituntut segera mengambil langkah konkret agar keselamatan anak tidak lagi terancam.-***
