Oleh : subchan daragana
Pemerhati sosial / Magister Komunikasi Ubakrie
Hidup dalam Bayang-Bayang Mesin
Algoritma bukan sekadar barisan kode. Ia kini menjadi struktur sosial baru yang mengatur cara kita hidup, bekerja, belajar, dan berinteraksi. Jika dibiarkan, kita berisiko menjadi Republik Algoritma: bangsa yang dikendalikan mesin global.
Hidup kita hari ini tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pilihan sadar. Saat membuka ponsel, algoritma sudah menata apa yang akan kita lihat, beli, tonton, bahkan percayai. Di balik layar, ada mesin yang bekerja diam-diam, menyeleksi informasi dan mendorong kita untuk mengambil keputusan tertentu. Kita merasa bebas memilih, padahal sebenarnya diarahkan.
Fenomena ini sudah lama diperingatkan oleh Eli Pariser dalam bukunya The Filter Bubble (2011). Ia menyebut bahwa algoritma menciptakan “gelembung informasi” yang unik untuk setiap orang. Kita hanya melihat dunia yang sesuai dengan selera kita, sementara sudut pandang lain disembunyikan. Akibatnya, masyarakat semakin terfragmentasi. Dalam politik, polarisasi makin tajam, sebagaimana terlihat jelas pada Pemilu 2019 dan 2024.
Anthony Giddens, seorang sosiolog terkemuka, juga mengingatkan bahwa struktur sosial selalu memengaruhi cara kita bertindak. Dalam bukunya The Constitution of Society (1984), ia menulis bahwa struktur bukan hanya membatasi, tetapi juga memungkinkan tindakan. Algoritma hari ini berfungsi sebagai struktur baru: memberi peluang, tetapi sekaligus mengekang.
Janji Manis Algoritma
Tidak bisa dipungkiri, algoritma membawa sejumlah manfaat nyata. Dalam ekonomi, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak memudahkan konsumen mencari barang, sekaligus membuka pasar bagi UMKM. Fitur pay later memberi akses belanja bagi mereka yang kesulitan dana, sementara pinjaman online membuka pintu inklusi finansial.
Dalam pendidikan, algoritma memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Siswa bisa belajar dari video singkat, modul daring, hingga kursus internasional. Anak desa bisa mengakses materi yang sama dengan anak kota, asalkan terhubung internet.
Di ranah politik, media sosial memberi ruang baru bagi partisipasi. Gerakan #ReformasiDikorupsi atau #SaveKPK menunjukkan bagaimana isu publik bisa viral dan memaksa pemerintah merespons. Demokrasi menjadi lebih terbuka, setidaknya dalam hal akses dan partisipasi.
