TERASJABAR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi antara DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam setiap proses penyesuaian anggaran daerah.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyampaikan bahwa belum tercantumnya beasiswa bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta sebagai pengganti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian DPRD, khususnya Komisi V yang membidangi pendidikan.
Menurut Yomanius, menjalin komunikasi sejak awal dalam proses penyusunan dan penyesuaian anggaran sangat penting agar setiap keputusan dapat dibahas dan dipahami secara bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
“Saya melihat komunikasi kurang. Padahal kalau komunikasi sejak awal, kita akan ikut sama-sama bahas, mengambil keputusan bersama. Karena Perda APBD itu diputuskan bersama. Jangan sampai kemudian DPRD merasa kok Perdanya tetap, tapi jeroannya udah enggak karuan,” Ujar Yomanius di Kota Bandung, Senin (02/02/2026).
Pihaknya menyebut meskipun terdapat regulasi yang memungkinkan pergeseran anggaran dilakukan tanpa persetujuan DPRD, namun prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tetap mengedepankan etika pemerintahan dan semangat kemitraan antar lembaga.
Menurutnya, DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Gusar-geser, gusar-geser, gak jelas. Karena itu tidak melulu aspek adanya regulasi yang membenarkan itu, tetapi bagaimana kemudian terjadinya perubahan, pergeseran, penghilangan itu dibahas bersama sebagai semangat kemitraan. Kan pemerintahan provinsi itu adalah DPRD dan gubernur, bukan hanya gubernur, bukan hanya DPRD. Semangat kemitraan itu yang gak muncul, kurang maksimal,” ucapnya.
Yomanius juga menyampaikan bahwa DPRD memahami kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tekanan keuangan daerah, tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta adanya penyesuaian dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Namun demikian, ia menilai bahwa hal utama yang perlu diperkuat adalah mekanisme komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD agar setiap perubahan kebijakan dapat disampaikan dan dibahas secara terbuka.
“Substansi permasalahannya saya pikir sudah rasional. Hanya kita terkaget-kaget, karena perubahan-perubahan itu tidak diajak ngobrol. Padahal keputusan Perda itu keputusan bersama,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Untung sapaan akrabnya akan berdampak pada penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan, terutama terkait program-program pendidikan yang sebelumnya disampaikan berdasarkan keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah.
“Terkait dengan beasiswa, terkait dengan beasiswa anak miskin, terkait dengan RKB, terkait dengan USB. Yang kemudian kita sampaikan berdasarkan keputusan bersama. Ternyata apa yang kita sampaikan prank. Nge-prank-nya ke konstituen. Dianggap bohong. Nah, kita gak mau dong. Kita juga harus menjaga integritas,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat guna memperoleh kejelasan terkait keberlanjutan program beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta dari keluarga kurang mampu.
“Karena itulah kemudian kita melakukan rapat komisi, untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Ini tuh kumaha bisa kejadian. Gitu,” ucapnya.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa program beasiswa pengganti BPMU belum tercantum dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026.
DPRD Provinsi Jawa Barat berharap ke depan proses perencanaan dan penyesuaian anggaran dapat dilakukan secara lebih komunikatif, transparan, dan kolaboratif, sehingga kebijakan yang dihasilkan tetap mendukung peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat Jawa Barat.***
