TERAS JABAR. ID – Situasi di Selat Hormuz yang menyebabkan lalu lintas kapal menurun drastis sejak awal Maret 2026 memicu kekhawatiran terhadap perekonomian Indonesia. Analis Ekonomi Politik Kusfiardi menilai respons cepat pemerintah dalam mengalihkan impor minyak ke Amerika Serikat patut diapresiasi, namun secara struktural justru menunjukkan kegagalan antisipasi jangka panjang.
“Langkah pengalihan impor ke Amerika Serikat adalah solusi jangka pendek yang cerdas secara taktis, tetapi tidak menjawab akar masalah: ketergantungan energi Indonesia yang kronis,” ujar Kusfiardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan impor minyak yang tinggi. Meskipun pemerintah mengklaim dampaknya hanya 19-20 persen dari total kebutuhan energi, angka itu justru mengkhawatirkan karena mencerminkan betapa besarnya eksposur Indonesia terhadap gejolak eksternal.
“Pemerintah gagal mendorong investasi signifikan di energi terbarukan dan kilang domestik. Akibatnya, setiap goncangan global selalu berujung pada panic buying dan beban fiskal baru. Ini kegagalan kebijakan struktural yang berulang,” tegas Co-Founder FINE Institute ini.
Kusfiardi mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak hingga proyeksi 100-120 dolar AS per barel akan memberikan tekanan luar biasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan hitungannya, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel di atas asumsi APBN 2026 dapat menambah beban belanja negara hingga Rp10 triliun.
Jika harga menyentuh 100-120 dolar AS per barel, beban fiskal bisa membengkak hingga Rp515 triliun.
Dari sisi geopolitik, Kusfiardi menilai Indonesia hanya menjadi penonton dalam ketegangan di Selat Hormuz. Respons yang ada lebih bersifat administratif dan tidak disertai inisiatif diplomasi aktif untuk menjamin keamanan jalur laut.
“Indonesia sebagai anggota G20 dan kekuatan maritim seharusnya dapat memainkan peran lebih, misalnya mendorong dialog multilateral atau memperkuat kerja sama dengan negara-negara Teluk. Ketidakmampuan membangun aliansi strategis menunjukkan kelemahan diplomasi ekonomi,” ujarnya.
Terkait pelemahan rupiah, Kusfiardi menilai koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan energi masih lemah. Defisit transaksi berjalan yang melebar akibat lonjakan impor minyak memperburuk persepsi pasar, sehingga tekanan terhadap rupiah sulit dihindari.
“Bank Indonesia cenderung mengandalkan intervensi pasar dan kenaikan suku bunga yang bersifat sementara, tanpa strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan pada dolar AS,” tambahnya.
