( Politik: Idealisme vs Pragmatisme )
Oleh : Subchan Daragana
Warga kota Bandung/ Magister Komunikasi UBakrie
Di banyak ruang publik hari ini, kita menyaksikan ironi yang berulang: pemimpin hadir dengan idealisme tinggi, tetapi gagal mengeksekusi; atau sebaliknya, piawai secara pragmatis, tetapi kehilangan arah nilai. Di tengah tarik-menarik ini, yang sering menjadi korban bukanlah elite politik, melainkan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan yang tidak konsisten, komunikasi yang membingungkan, dan arah pembangunan yang tak ada gambar besarnya. Politik kehilangan kejelasan, dan publik kehilangan kepercayaan.
Dalam perspektif Ilmu Politik, problem ini bukan hal baru. Ketegangan antara idealisme dan pragmatisme telah lama menjadi perdebatan klasik, sejak Plato yang menekankan politik sebagai jalan menuju kebaikan bersama, hingga Niccolò Machiavelli yang melihat politik sebagai seni mengelola kekuasaan dalam realitas yang keras. Namun, kegagalan banyak pemimpin hari ini bukan karena memilih salah satu, melainkan karena tidak mampu mengelola irisan di antara keduanya.
Masalah pertama yang sering muncul adalah ketidakjelasan visi. Banyak pemimpin berbicara tentang konsep, tetapi tidak memiliki arah yang konkret. Idealisme hadir sebagai slogan, bukan sebagai kompas. Tanpa visi yang jelas, pragmatisme berubah menjadi reaksi jangka pendek, kebijakan dibuat untuk merespons tekanan, bukan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Dalam kondisi ini, publik melihat disorientasi dan kepercayaan mulai terkikis.
Masalah kedua adalah kekakuan komunikasi. Pemimpin yang terlalu idealis sering terjebak dalam bahasa normatif yang jauh dari realitas masyarakat. Sebaliknya, yang terlalu pragmatis cenderung komunikatif, tetapi dangkal, tidak menawarkan makna yang kuat terlebih visi dalam gambar yang dapat dilihat. Akibatnya, pesan politik kehilangan daya hidup. Masyarakat tidak hanya butuh informasi, tetapi juga arah, makna ,dan gambaran yang nyata dan jelas
Masalah ketiga adalah ketidakjelasan nilai inti. Banyak pemimpin bersedia berkompromi, tetapi tidak tahu batasnya. Dalam situasi ini, pragmatisme berubah menjadi oportunisme. Ketika semua bisa dinegosiasikan, maka tidak ada lagi yang benar-benar diperjuangkan. Di sinilah krisis moral politik muncul, bukan karena kurang strategi, tetapi karena kehilangan prinsip.
Masalah keempat adalah ketidakmampuan mengelola strategi secara luwes. Idealisme yang tidak diterjemahkan ke dalam strategi akan menjadi kaku. Sementara pragmatisme tanpa arah akan menjadi liar. Banyak pemimpin gagal membaca momentum, gagal membangun aliansi, atau gagal mengeksekusi gagasan karena tidak memiliki jembatan antara nilai dan tindakan.
Masalah kelima adalah hilangnya orientasi jangka panjang. Politik menjadi sangat reaktif dan transaksional. Keputusan diambil untuk keuntungan sesaat, popularitas, elektabilitas, atau tekanan politik, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Akibatnya, kebijakan sering berubah, program tidak berkelanjutan, dan publik menjadi korban dari ketidakpastian.
Dalam konteks ini, pemikiran Max Weber menjadi sangat relevan melalui konsep ethic of responsibility. Weber mengingatkan bahwa politik tidak cukup hanya berpegang pada prinsip (ethic of conviction), tetapi juga harus mempertimbangkan konsekuensi nyata dari setiap keputusan. Artinya, pemimpin harus mampu menggabungkan idealisme sebagai arah dengan pragmatisme sebagai cara.
Lalu bagaimana solusinya?
Pertama, pemimpin harus memiliki nilai inti, visi dan gambar yang jelas dan tidak bisa ditawar. Ini adalah fondasi. Kejujuran, keberpihakan pada publik, dan keadilan harus menjadi batas yang tidak boleh dilanggar. Dari sinilah idealisme mendapatkan bentuk yang konkret.
Kedua, pemimpin perlu mengembangkan strategi yang adaptif dan kontekstual. Pragmatisme bukan berarti mengorbankan nilai, tetapi mencari cara paling efektif untuk mewujudkannya. Ini membutuhkan kemampuan membaca situasi, membangun jaringan, dan memilih momentum yang tepat.
Ketiga, bangun komunikasi yang membumi dan bermakna. Pemimpin harus mampu menjelaskan gagasan besar dalam bahasa yang sederhana, sekaligus menunjukkan bukti nyata di lapangan. Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan, tetapi membangun kepercayaan.
Keempat, tetapkan orientasi jangka panjang yang konsisten. Setiap keputusan harus dilihat dalam kerangka tujuan besar, bukan hanya kepentingan sesaat. Ini akan menjaga arah politik tetap stabil meskipun strategi bisa berubah.
Kelima, ciptakan budaya refleksi dan evaluasi. Pemimpin harus berani mengoreksi diri, belajar dari kesalahan, dan terus menyempurnakan pendekatan. Tanpa refleksi, pragmatisme akan menjadi rutinitas kosong, dan idealisme akan menjadi retorika tanpa makna.
Jadipolitik bukan tentang memilih antara idealisme atau pragmatisme, tetapi tentang menyatukan keduanya dalam tanggung jawab yang utuh. Idealisme memberi arah, pragmatisme memberi jalan. Ketika keduanya berjalan seimbang, politik akan kembali menjadi alat untuk menghadirkan kebaikan bersama, bukan sumber kebingungan dan penderitaan bagi masyarakat.
Karena jika pemimpin gagal memahami ini, maka yang akan terus membayar harganya adalah warga. Namun jika pemimpin mampu mempraktikkan ethic of responsibility, maka politik akan kembali pada hakikatnya: menghadirkan harapan, kepastian, kejelasan dan keadilan bagi semua.***
