TERASJABAR.ID – Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan terkait penanganan kawasan kumuh, penyediaan hunian layak, serta penyaluran BSPS yang berbasis keadilan.
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program penataan kawasan kumuh sebelumnya yang dinilai belum berkelanjutan.
Dilansir laman resmi Kementerian PKP, Maruarar Sirait mengungkapkan, penanganan kawasan kumuh kerap tidak bertahan lama karena hanya berfokus pada perbaikan fisik tanpa penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Menteri PKP mencontohkan penataan kawasan Menteng Tenggulun yang tidak hanya berfokus pada perbaikan lingkungan dan hunian, tetapi juga melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi dengan pihak swasta, seperti SMF dan PNM, dalam pendampingan usaha.
Pendekatan ini dinilai mampu mendorong perubahan kawasan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi warga.
“Kawasan bisa kita benahi, tapi yang paling utama adalah manusianya. Kalau ekonominya tidak diperkuat, dua atau tiga tahun kemudian kawasan itu bisa kembali kumuh. Karena itu, saya minta para gubernur memilih kawasan yang akan ditangani secara serius dan kita kerjakan bersama agar tidak kembali kumuh,” tegasnya.
Menteri PKP juga menekankan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan berbasis data.
Penentuan penerima bantuan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), berupa data persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, dan tingkat kesenjangan di masing-masing daerah.
