TERASJABAR.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, meminta pemerintah menjamin penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban banjir dan longsor di Sumatera berjalan tepat sasaran, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Permintaan ini disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang menyalurkan bantuan sebesar Rp450 ribu per orang setiap bulan selama tiga bulan kepada warga terdampak bencana.
Menurut Mahdalena, bantuan kebutuhan dasar tersebut sangat penting bagi masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi kehidupan mereka setelah bencana.
“Kami mendukung bantuan kebutuhan hidup kepada masyarakat korban banjir dan longsor di Sumatera. Namun yang paling utama, pemerintah harus memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” ujar Mahdalena, seperti ditulis Parlementaria pada Rabu, 7 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan.
Selain bantuan jaminan hidup, pemerintah juga menyiapkan bantuan senilai Rp3 juta per keluarga terdampak untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga, yang disalurkan melalui Kementerian Sosial sebagai bagian dari tahap awal pemulihan.
Mahdalena menyoroti bahwa lebih dari satu bulan pascabencana, kondisi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masih jauh dari pulih.
Banyak warga kehilangan rumah dan mata pencaharian, sehingga bantuan pemerintah menjadi tumpuan utama untuk bertahan dan kembali bangkit.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah melakukan pendataan secara akurat, adil, dan menyeluruh agar tidak terjadi salah sasaran.
Ia juga menekankan perlunya tindakan tegas apabila ditemukan penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Selain itu, evaluasi berkala dinilai penting untuk memastikan bantuan benar-benar berdampak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-***
