TERASJABAR.ID – Abdul Fikri Faqih menegaskan pentingnya keakuratan dan keterbukaan data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Anggota Komisi X DPR RI tersebut menilai masyarakat memiliki harapan besar agar hasil sensus benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata, terutama terkait kekuatan UMKM dan peluang usaha di masa mendatang.
Menurut Fikri, data yang tidak akurat berisiko menyebabkan ketidaksesuaian program bantuan pemerintah.
Ia mengingatkan agar intervensi kebijakan tidak salah sasaran, di mana pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan justru mendapat prioritas, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan terabaikan akibat data yang belum diperbarui.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyoroti capaian Surakarta yang masuk dalam tiga besar daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Jawa Tengah bersama Salatiga dan Semarang.
Meski demikian, ia menilai Badan Pusat Statistik tidak boleh hanya berfokus pada angka IPM atau rasio ketimpangan semata.
Fikri meminta agar sistem pendataan juga mampu mendeteksi kondisi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin ekstrem, dan kaum dhuafa secara lebih rinci dan transparan.
Menurutnya, data yang terbuka dan mudah diakses publik akan membantu pengawasan sekaligus memastikan kebijakan lebih tepat sasaran.
Ia pun mendorong daerah untuk mulai beralih dari sistem pendataan konvensional menuju sistem digital yang lebih dinamis dan mudah diakses masyarakat.
Dengan demikian, hasil sensus diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai kebutuhan masyarakat.-***
