TERASJABAR.ID – Penguatan data menjadi hal yang penting sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis bukti (evidence-based policymaking).
Penegasan itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli dalam Forum Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) 2025 yang diselenggarakan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang), di Jakarta.
Menaker menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam perumusan kebijakan saat ini adalah belum adanya keselarasan data antarinstansi pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan apabila tidak segera dibenahi secara bersama-sama.
“Bagaimana kita bisa memastikan kebijakan disusun berdasarkan bukti, jika data antarinstansi pemerintah belum sepenuhnya selaras. Setiap instansi memiliki sistem data masing-masing, dan ini menjadi tantangan bersama,” ujar Menaker.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dibenahi melalui penguatan tata kelola data. Dalam konteks ini, Barenbang memiliki peran strategis dan ke depan diarahkan menjadi pusat data Kementerian Ketenagakerjaan.
Menaker juga menyoroti meningkatnya ekspektasi publik terhadap dampak program pemerintah. Di era keterbukaan informasi, data semakin mudah diakses dan dianalisis, sehingga kredibilitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang disajikan.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di bawah koordinasi Barenbang untuk secara bertahap merapikan dan menyelaraskan data ketenagakerjaan. “Kalau data kita bermasalah, maka yang terdampak adalah kredibilitas. Data itu mencerminkan kredibilitas,” katanya.
Menaker juga menyampaikan arah transformasi Barenbang menjadi Institute for Labor and Productivity.
