TERASJABAR.ID – Program dari Setwan DPRD Jawa Barat yang tadinya bernama Sosper (Sosialisasi Perda) kini berubah menjadi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (PPP). Ketua Komisi V DPRD Jabar H. Yomanius Untung mengawali kegiatan PPP di hadapan 100 kader Partai Golkar se-Kec. Kertajati, Kab. Majalengka, Minggu (5/10).
“Tugas pengawasan atas jalannya pemerintahan bukan monopoli kewenangan para anggota Dewan. Masyarakat luas pun punya peran yang sama agar pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat,” kata H. Untung yang juga legislator Partai Golkar dapil Sumedang-Majalengka-Subang ini.
Dikatakan, pengawasan adalah bagian integral dari tugas pokok anggota DPRD, selain anggaran (budgeting) dan legislasi (pembuatan peraturan daerah). “Jadi memang sudah tugas keseharian kami untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan para kader di daerah punya peran penting untuk memberi masukan kepada kami, apa saja hal-hal yang masih kurang yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Untung, masyarakat juga punya peran strategis untuk menyampaikan kritik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan via media sosial yang dimiliki. Bahkan kritik lewat media sosial ini kerap langsung ditanggapi positif oleh Pemprov, karena terkait dengan citra yang harus dibangun.
Program PPP ini pun dilengkapi dengan kehadiran narasumber. Untuk kegiatan perdana, panitia menghadirkan Komisioner KPID Jabar yang juga dosen Stikom Bandung, Dadan Hendaya. Ia menyampaikan materi soal pentingnya manajemen komunikasi sebagai upaya anggota DPRD untuk mengawasi jalannya pemerintahan.*
