TERASJABAR.ID – Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung terus menggenjot pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025. Saat ini, pembahasan telah memasuki tahap pendalaman akhir sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi resmi.
Ketua Pansus 15, H. Rizal Khairul, menyampaikan bahwa progres pembahasan telah mencapai sekitar 75 persen. Ia menargetkan hasil rekomendasi LKPJ bisa dirampungkan dan disahkan dalam rapat paripurna yang direncanakan berlangsung pada 11 Mei 2026.
Menurut Rizal, pansus kini tengah memperdalam pembahasan berdasarkan masing-masing misi pembangunan. Fokus utama saat ini berada pada misi pertama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jika sebelumnya pembahasan lebih banyak berbasis dokumen, kini dilakukan melalui dialog interaktif guna menggali informasi lebih komprehensif, termasuk arah kebijakan menuju Rencana Pembangunan Kota Daerah (RPKD) 2027.
Dalam proses pendalaman tersebut, Pansus 15 melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan SDM. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pemerataan akses dan mutu pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, hingga upaya percepatan penanganan stunting.
“Peningkatan kualitas SDM seluruh warga Kota Bandung bukan sebatas ASN, tapi warga Kota Bandung harus memiliki SDM yang berkualitas bidang pendidikan dan kesehatan, ” ujar Rizal.
Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memperkuat layanan bagi perempuan dan anak, serta kontribusi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan generasi muda. Aspek penyediaan ruang publik, seperti taman kota yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, turut menjadi bagian dari pembahasan sebagai sarana interaksi sosial masyarakat.
Rizal menambahkan, evaluasi terhadap LKPJ tahun sebelumnya juga menjadi rujukan penting. Sejumlah rekomendasi pada LKPJ 2024 telah ditindaklanjuti dengan capaian yang bervariasi, berkisar antara 80 hingga 100 persen.
“Ada sejumlah program yang belum terealisasi pada 2025 dan akan dilanjutkan di 2026. Termasuk prioritas peningkatan SDM, seperti penguatan layanan kesehatan mental dan target layanan puskesmas 24 jam yang hingga kini belum merata di seluruh kecamatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh misi pembangunan akan terus didalami hingga tahap akhir. Nantinya, hasil pembahasan tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.
