Lebih dari itu, fenomena ini menunjukkan lemahnya kedaulatan energi nasional. Ketergantungan pada impor komoditas strategis seperti BBM membuat ekonomi dan politik negara mudah terguncang oleh sentimen global. Ini merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi yang tidak berorientasi pada kemandirian, melainkan pada mekanisme pasar global yang sarat kepentingan.
Dalam perspektif Islam, energi seperti minyak dan gas termasuk dalam kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada mekanisme pasar atau kepentingan swasta yang berorientasi pada keuntungan.
Kemandirian energi hanya dapat terwujud secara optimal ketika negeri-negeri muslim bersatu dalam satu kepemimpinan global, yaitu khilafah. Dengan wilayah yang luas dan kaya sumber daya, termasuk cadangan minyak besar di kawasan Timur Tengah seperti Iran dan negara-negara Arab, distribusi energi dapat dilakukan secara merata dan efisien ke seluruh wilayah.
Dengan kemandirian tersebut, negara akan memiliki posisi politik dan ekonomi yang kuat serta tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global. Bahkan, negara dapat menjadi kekuatan besar yang mandiri dan berpengaruh dalam percaturan internasional.
Namun demikian, Islam juga menekankan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan energi. Penggunaan BBM dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan, tanpa pemborosan. Penghematan dilakukan secara tepat sasaran, bukan dengan mengorbankan pelayanan publik. Selain itu, negara juga akan mengembangkan sumber energi alternatif seperti energi nuklir dan teknologi lainnya untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi.
Gonjang-ganjing BBM yang terjadi saat ini bukan sekadar akibat gejolak global, melainkan cerminan dari ketergantungan struktural yang belum terselesaikan. Solusi jangka pendek seperti subsidi dan penghematan tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah.
Diperlukan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan energi. Dalam pandangan Islam, solusi tersebut terletak pada kemandirian, pengelolaan berbasis kepemilikan umum, serta integrasi kekuatan politik dan ekonomi dalam satu sistem yang menyeluruh. Dengan demikian, krisis energi tidak hanya dapat diatasi, tetapi juga dicegah di masa depan.
Wallahualam bissawab
