TERASJABAR.ID – Aksi unjuk rasa kembali terjadi ke Bale Kota Tasikmalaya, Kali ini Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Tasikmalaya mengepung halaman Bale Kota Tasikmalaya Senin(8/6/2026).
Pantauan di lapangan, Puluhan aksi unjuk rasa meledak sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilai lebih sibuk membelanjakan anggaran untuk hal kurang mendesak ketimbang menyelamatkan rakyat dari jeratan kemiskinan.
Suasana langsung memanas ketika massa aksi berupaya menerobos barikade aparat kepolisian untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wali Kota Tasikmalaya.
Saling dorong tak terhindarkan karena hingga beberapa waktu belum ada satupun perwakilan pemerintah yang bersedia menemui demonstran. Ketegangan pecah di jantung kota.
Koordinator aksi HMI Cabang Tasikmalaya Nazmi Nurazkia mengatakan gerakan ini adalah wujud kepedulian mahasiswa terhadap persoalan akut yang masih membelit di Kota Tasikmalaya.
Pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan dan pengelolaan anggaran yang dinilai timpang tindih.
“Kami menilai masih banyak kebijakan yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran daerah seharusnya lebih diarahkan untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, tegas dia.
Sorotan utama HMI tertuju pada tingginya angka kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Tasikmalaya. Berbagai program pembangunan yang sudah berjalan belum mampu mengangkat taraf hidup masyarakat secara signifikan.
Kondisi ini menurutnya harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih serius mengalokasikan anggaran pada program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain kemiskinan, mahasiswa juga menyerbu sejumlah pos belanja pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat. Salah satu yang digugat keras adalah anggaran jamuan makan dan minum rapat pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah OPD yang disebut mencapai sekitar Rp140 juta dalam satu tahun anggaran.
Ketika rakyat diminta bersabar menghadapi keterbatasan, meja rapat justru terlihat lebih kenyang dibanding sejumlah kebutuhan publik yang masih menunggu perhatian. Massa aksi juga menyinggung adanya anggaran jasa laundry kepala daerah yang disebut mencapai sekitar Rp40 juta per tahun.
Pos anggaran itu dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih butuh dukungan pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Kami mempertanyakan skala prioritas pemerintah. Ketika masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan yang lebih baik, anggaran seperti ini tentu harus dievaluasi, tegas Sidik.
Dalam tuntutannya kami HMI mendesak Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan anggaran dan program pembangunan daerah.
Mereka juga menuntut pemerintah lebih transparan dalam penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain isu anggaran, massa aksi turut menyorot pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis MBG. HMI meminta pemerintah memastikan kualitas program terus ditingkatkan dan diawasi secara ketat agar manfaatnya benar dirasakan masyarakat penerima serta terhindar dari potensi penyimpangan.
Melalui aksi ini HMI menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah. Mahasiswa tidak akan diam jika anggaran rakyat dibelanjakan tanpa keberpihakan, “pungkasnya(*)
