PSAK-Indonesia Minta Gubernur Tak Kaitkan Penerima Bansos dengan Vasektomi, Baiknya Fokus ke Kualitas Penduduk

TERASJABAR.ID - BANDUNG - Ketua umum Perkumpulan Studi dan Aksi Kependudukan Indonesia (PSAK - Indonesia) Drs H. Cucu Sutara, MM meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mengaitkan rencana penerima bansos dengan kewajiban vasektomi. Alasannya karena bantuan bagi penduduk miskin adalah hak yang tidak seharusnya dikaitkan dengan tindakan pengendalian kelahiran seperti vasektomi.

Menurut Cucu, hak untuk melakukan vasektomi adalah pilihan ndividu sehingga tidak boleh diintervensi. Meskipun demikian pihakya menghargai ajakan Gubernur Provinsi Jawa Barat tersebut pada kaum pria untuk berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana, karena ajakan tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong kesetaraan gender. Artinya bila dimaknai secara lebih menyeluruh, ajakan Gubernur tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami bahwa upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan isteri.

Namun, lanjut Cucu, pihaknya meminta pertimbangan Gubernur karena setiap intervensi kependudukan termasuk vasektomi, harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi dan pilihan individu. Artinya pelaksanaannya di lapangan, termasuk pada penduduk dibawah garis kemiskinan harus senantiasa diawali dengan upaya edukasi serta mengikuti standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

FOKUS KE KUALITAS PENDUDUK

Perkumpulan Studi dan Aksi Kependudukan Indonesia (PSAK Indonesia) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas penduduk sebagai kunci kemajuan. Pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pelatihan keterampilan yang relevan harus menjadi prioritas untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

Hal lain yang menurut dia tidak kalah penting, saatnya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperhatikan kualitas hidup Lansia. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, jumlah penduduk Lansia akan semakin besar sehingga pengembangan program untuk menjamin kesejahteraan mereka, harus segera dimulai. Ini termasuk akses kesehatan, dukungan sosial, dan jaminan hidup layak di usia tua.

"Kami berharap bantuan sosial bagi penduduk dibawah garis kemiskinan, tetap dapat mendorong persepsi positif masyarakat terhadap Keluarga Berencana. Bantuan bagi penduduk miskin adalah hak yang tidak seharusnya dikaitkan dengan tindakan pengendalian kelahiran seperti misalnya vasektomi," ujar Cucu.

Pada prinsipnya, lanjut Cucu, Perkumpulan Studi dan Aksi Kependudukan Indonesia (PSAK - Indonesia) mendukung berbagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat yang sangat besar (kurang lebih 50 juta penduduk) melalui pengendalian tingkat kelahiran yang seimbang. Hal ini memang perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. "Kami mendorong perencanaan keluarga yang bijak agar jumlah penduduk tumbuh sesuai dengan daya dukung daerah," tegas Cucu.

Cucu juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mewaspadai adanya perubahan pandangan di kalangan generasi muda terhadap lembaga perkawinan dimana hal ini akan berdampak pada keseimbangan jumlah penduduk. Meningkatnya kecenderungan generasi muda untuk tidak menikah atau tidak memiliki anak perlu mulai dicermati. Fenomena ini akan berdampak pada struktur demografi. ***