Panglima TNI Dan Jaksa Agung RI Jalin Sinergitas Penegakan Hukum

Terasjabar.id - JAKARTA | Jaksa Agung RI Burhanuddin menerima kunjungan kerja Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, didampingi Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Asisten Umum Jaksa Agung (ASUM), dan Asisten Khusus Jaksa Agung (ASUS) di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022)

Kunjungan Panglima TNI hari ini kata Burhanudin, tidak ada pembicaraan khusus tetapi sifatnya hanya koordinasi dan sinergitas dalam penegakan hukum papar Burhanudin dalam konferensi Pers yang dihadiri jurnalis cetak, Televisi dan media Online dengan mematuhi prokes (protokol kesehatan) danmenerapkan 3M.

Hal senada dikatakan Panglima TNI Andika Perkasa, bahwa salah satu tujuan kunjungan ini dalam rangka membuat dua institusi yaitu, Kejaksaan RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) saling memahami.

“Jadi saya memberikan statement kepada Jaksa Agung, bahwa kita siap mendukung semua yang menjadi kewenangan Jaksa Agung termasuk didalamnya pengadilan HAM, dimana hal ini ada kaitannya dengan TNI, kami akan 'all out' mendukung termasuk proses hukum koneksitas yang sedang berlangsung.

Kita akan all out, jadi Jaksa Agung yakin bahwa, kita mendukung apapun yang beliau minta, termasuk dalam penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020, kita siap mendukung apapun yang diperlukan mulai dari menghadirkan saksi, barang bukti dan lain sebagainya.” ujar Panglima TNI.

Sementara Jaksa Agung menyampaikan perkembangan penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2015, dimana bahwa pada sore nanti akan diumumkan kepada rekan-rekan media oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Sementara itu, Panglima TNI menyatakan siap mendukung Keputusan Pemerintah dalam proses hukum Proyek Satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2015.

Mengenai perkembangan penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., Jaksa Agung menyampaikan bahwa saat ini masih dalam tahap pembicaraan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk menentukan apakah ini masuk dalam tindak pidana korupsi atau ada kelalaian bisnis maupun risiko bisnis, dan dalam waktu dekat, akan disampaikan pengembangan dalam penanganan kasusnya. (H Aboy)

Jaksa Agung Sinergitas Hukum Panglima TNI Gedung Menara Kartika Adhiyaksa