Sidak ke Kampung Nelayan Jakarta Utara, Menko PMK Tindaklanjuti Warga Belum Terima Bansos
TERASJABAR.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyaluran bantuan sosial di perkampungan nelayan RW 01 Kali Adem, Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (2/8/2021).
Dalam sidaknya itu, Muhadjir langsung menemui beberapa warga rentan miskin yang bermukim di sana.
Dia menanyakan bantuan-bantuan sosial pemerintah pusat yang sudah diterima oleh mereka.
LIHAT JUGA:
View this post on Instagram
Namun, banyak di antara mereka yang mengaku belum menerima bantuan sosial, baik itu bansos Covid-19 dalam masa PPKM, dan juga bantuan-bantuan sosial reguler dari pemerintah.
"Jadi di daerah sini masih banyak sekali warga yang seharusnya mendapatkan bansos terutama di masa Covid-19, mereka sangat layak menerima bantuan. Tadi juga ada karyawan yang dirumahkan yang belum terjangkau dengan bantuan sosial," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (3/8/2021).
TONTON JUGA:
Muhadjir langsung menanyakan nomor NIK dan melakukan pendataan.
Pada umumnya mereka sudah memiliki administrasi kependudukan KTP.
Nantinya, data itu akan diberikan ke Kemensos agar diusulkan mendapatkan bansos, dan apabila belum masuk dalam DTKS, agar diusulkan dulu masuk dalam DTKS dan mendapatkan bantuan sosial reguler dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir meminta pihak Kelurahan Pluit, dan pihak Kemensos untuk dapat menindaklanjuti temuannya itu, agar warga rentan dan miskin di sana bisa masuk ke dalam DTKS dan menerima bantuan sosial reguler.
Dia juga memerintahkan pihak Kelurahan agar lebih detail dalam melakukan pendataan warga yang berhak menerima bantuan sosial.
"Saya berharap dengan kunjungan ini bisa dijadikan dasar. Terutama kepada Kemensos dan penerintah daerah untuk melakukan perbaikan data secara lebih detail di lapangan, untuk memastikan bahwa mereka yang harus dibantu itu diprioritaskan mendapatkan bantuan," tutur Muhadjir.
BACA JUGA:Semester I 2021, Pendapatan LPKR Naik 36 Persen dan EBITDA Tumbuh 102 Persen
Dalam kunjungannya itu, Muhadjir juga melihat hunian warga di sana yang kurang layak untuk ditinggali.
Dia juga akan melaporkan masalah itu ke Kementerian PUPR agar bisa dibangun hunian yang lebih layak tinggal.
"Kemungkinan ada perbaikan rumah hunian mereka yang memang di bawah standar. Nanti juga akan saya bicarakan dengan Menteri PUPR untuk penanganannya," pungkas Muhadjir.
(SUMBER TRIBUNNEWS.COM)