Kritik BEM Unnes untuk Ma'ruf Amin dan Puan Maharani Berujung Pembinaan
Terasjabar.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) sempat ramai diperbincangkan pekan ini usai mengunggah postingan foto di akun Instagramnya dengan konten kritik dan pemberian julukan untuk pejabat negara. Ada Presiden Joko Widodo dengan julukan 'The King of Lip Service', Wapres Ma'ruf Amin dengan 'The King of Silent', serta Ketua DPR RI Puan Maharani dengan 'The Queen of Ghosting'.
"Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden. Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi. Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam.," tulis BEM KM Unnes seperti dilihat Rabu (7/7).
LIHAT JUGA:
View this post on Instagram
"Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam. Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," lanjut caption tersebut.
Sedangkan kritik untuk Puan sebagai Ketua DPR RI terkait sejumlah RUU yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Mereka juga menyoroti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tak kunjung disahkan padahal cukup mendesak.
"Kritik terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tuturnya.
Sedangkan Presiden Jokowi dianggap para mahasiswa kurang becus dalam melaksanakan tugasnya. Utang negara juga menjadi sorotan kritik ini.
"Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukkan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," tegas BEM KM Unnes.
Namun kemudian seluruh postingan BEM KM Unnes hilang bahkan akunnya tidak bisa diakses. Pihak BEM KM Unnes juga mengaku mendapat respons yang dinilai berlebih dari pimpinan kampus.
"Pasca-mengunggah kritikan terhadap Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI yang dijuluki 'The King of Silent' akibat absennya beliau dalam ruang publik di tengah krisis pandemi dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR yang dijuluki sebagai 'The Queen of Ghosting' akibat terlalu seringnya wakil rakyat memberikan harapan palsu dan menyakiti rakyat, BEM KM UNNES mendapatkan reaksi yang berlebihan dari pimpinan Universitas. Bahkan, kabar terbarunya, akun instagram official BEM KM UNNES dinonaktifkan dan seluruh unggahan terhapus," tulis Ketua BEM KM Unnes Wahyu Suryono Pratama, Rabu (7/7).
Sedangkan pihak kampus juga mengakui sudah merespons soal postingan tersebut. Unnes menyatakan pernyataan BEM KM Unnes bukan mewakili kampus. Unnes menyayangkan unggahan yang disebutnya bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian, bukan bernuansa akademik perguruan tinggi. Pihak kampus kemudian melakukan pembinaan terhadap BEM KM Unnes.
"Unnes melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melakukan pembinaan pada BEM Unnes untuk melakukan unggahan edukatif dan menghindari unggahan yang bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian," kata Humas Unnes, Burhanudin dalam pernyataan tertulisnya.
"Unnes menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan perhatian terhadap kemajuan Unnes. Unnes mengajak masyarakat untuk mendukung kinerja Presiden RI, Ir Joko Widodo, Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani," imbuhnya.
Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, telah menjawab kritik tersebut dengan menjelaskan tugas yang selama ini dikerjakan oleh Ma'ruf Amin.
"Sebenarnya apa yang menjadi tugasnya Wapres dari Presiden cukup beragam," ujar Masduki dalam konferensi persnya, Rabu (7/7).
Masduki menuturkan terdapat beberapa tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ma'ruf. Tugas ini dari mengatasi kemiskinan hingga soal ekonomi syariah.
Salah satu tugas Ma'ruf adalah terkait persoalan kemiskinan. Ma'ruf disebut bertugas melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait.
"Sekali lagi untuk mengkoordinasi ya, bukan dia mengerjakan itu. Yang bekerja itu adalah kementerian karena memang kementerian pendanaan dan sebagainya. Itu beberapa kali Wapres melakukan rapat-rapat koordinasi memang ada beberapa hambatan dalam kondisi (pandemi) seperti sekarang," sambungnya.
Selain itu, Masduki mengatakan Ma'ruf juga menangani terkait ekonomi syariah dan pembangunan halal industry. Terlebih, menurutnya, saat ini Presiden telah mengeluarkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Ma'ruf disebut kerap memberikan penjelasan bahwa ekonomi syariah bukan merupakan tandingan dari ekonomi nasional. Menurut Masduki, upaya Ma'ruf berhasil meningkatkan perkembangan ekonomi syariah.
TONTON JUGA:
"Sekarang alhamdulillah juga tengah berkembang sesuai dengan maraknya ada semangat ya kalangan muda untuk melakukan hijrah, misalnya seperti itu," kata Masduki.
Dia juga mengatakan Ma'ruf melakukan koordinasi Menteri Keuangan dan Menko Polhukam terkait penanganan Papua. Namun hal ini terkendala oleh peningkatan pandemi COVID-19.
"Ada tugas juga Papua dalam rapat terakhir koordinasi dengan Menteri Keuangan dengan baik dan yang lain-lain. Wapres bahkan sudah memanggil Menko Polhukam untuk berangkat ke mana, ke Papua, itu kan sudah, Menko Polhukam menyatakan, 'Siap, saya akan persiapkan semuanya dari berbagai lini supaya semuanya berjalan lancar'. Kemudian ada kondisi COVID parah lagi, nggak jadi lagi," tuturnya.
"Jadi banyak hal ya, ada tujuh tugas itu yang diberikan oleh Presiden kepada Wakil Presiden. Termasuk mengenai, apa namanya, reformasi birokrasi," tuturnya.
Masalah reformasi birokrasi juga disebut di bawah koordinasi Ma'ruf Amin. Hingga terkait pemangkasan eselon.
BACA JUGA: Trofi Copa America 2021, Menjadi Penantian Panjang Lionel Messi untuk Argentina
"Sedangkan intensif dilakukan oleh menteri yang membidangi masalah reformasi birokrasi, itu juga dalam koordinasi dengan Wapres. Tentang eselon dipangkas di mana orientasinya, nanti itu orientasi yang lebih fungsional dan struktural. Misalnya seperti itu," kata Masduki.
Kondisi pandemi membuat Ma'ruf mengalami banyak hambatan dalam menjalankan tugas. Namun Masduki mengatakan Ma'ruf tetap bekerja dan melakukan pemantauan. "Walaupun memang ada banyak hambatan, Wapres terus saja melakukan pemantauan sampai di mana jalannya dan seterusnya," pungkasnya.
(sumber:detik.com)