Kritik Jokowi The King of Lip Service Berujung Pemanggilan
Terasjabar.id --
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran sering mengobral janji manis yang kerap tidak direalisasikan. Jokowi dicap sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual.
Kritikan itu disampaikan melalui postingan BEM UI di twitter dan mendapat respons beragam dari warga net atau netizen.
"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis BEM UI melalui akun Twitter resmi @BEMUI_Official, dikutip Minggu (27/6). Kritik yang sama juga dimuat situs resmiBEMUI.
BEM UI turut memuat ilustrasi beserta referensi tautan pemberitaan yang memperlihatkan kontradiksi pernyataan Jokowi.
 Poster BEM UI. (Tangkapan Layar Twitter/@@BEMUI_Official) |
Mereka menyoroti pernyataan Jokowi yang mengungkapkan dirinya rindu didemo dan meyakini pemerintah perlu dikontrol dengan cara didemo. Pernyataan itu disampaikan ketika Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo.
Kemudian, mereka menyinggung berbagai kejadian yang menimpa massa demonstrasi di bawah kepemimpinan Jokowi. Mulai dari tindak kekerasan terhadap massa aksi demo Omnibus Law Cipta Kerja, aksi Hari Buruh 2021, sampai Hari Pendidikan Nasional 2021.
Pelemahan KPK juga disentil BEM UI dalam postingan tersebut. Jokowi, kata mereka, hanya sebatas mengobral janji manis ketika acap kali menyatakan akan memperkuat lembaga antikorupsi tersebut.
"Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata," tulis BEM UI.
Tak berselang lama dari postingan tersebut, pihak UI memanggil sejumlah pengurus BEM UI. Hal itu terlihat dari surat nomor: 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 yang ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra. Pertemuan dilakukan di ruang rapat Ditmawa lantai 1 pada Minggu (27/6) pukul 15.00 WIB.
Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, mengatakan pihaknya menjelaskan maksud dan tujuan mengenai kritik terhadap kepala negara yang disampaikan melalui media sosial Twitter dalam pertemuan tersebut. BEM UI, tegas dia, tidak akan menghapus cuitan tersebut.
"Betul, saya tadi mengikuti pertemuan tersebut bersama wakil saya, bersama ketua DPM dan Wakil Ketua DPM. Pihak UI meminta keterangan dari kami, mengapa posting itu, tujuannya apa, dan kami jelaskan juga di situ," ujar Leon kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Minggu (27/6) malam.
Ia berujar dalam pertemuan itu pihaknya sudah menjelaskan secara terang alasan postingan tersebut. Ia mengatakan nantinya pihak UI akan menindaklanjuti dengan menggelar pertemuan di tingkat pimpinan.
Adapun Leon mengaku belum mengetahui apakah pengurus BEM UI nantinya akan diundang atau tidak. Pun dengan keputusan yang nantinya akan diambil.
"Iya kemungkinan ya [akan ada konsekuensi terhadap teman-teman BEM]. Tadi itu UI menyatakan salah satu dasarnya karena pernyataan Fadjroel Rachman yang menyatakan kalau BEM UI merupakan tanggung jawab UI. Di twitter ada," pungkasnya.
(ryn/ugo/CNNIndonesia)