PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 Dinilai Lebih Transparan, Siswa Titipan Tetap Perlu Diantisipasi
Editor: Epenz
Hot News —Selasa, 22 Juni 2021 09:47 WIB
Wahab bahkan secara terang-terangan menyebut banyak pihak yang mencoba menitipkan anaknya. Namun dia tidak ingin, sistem PPDB yang sudah dibangun rusak akibat adanya oknum-oknum yang ingin lolos secara instan.
"Sudah banyak yang minta tolong, tapi saya sudah tegaskan tidak akan ada yang bisa merusak sistem PPDB 2021/2022. Siapapun dia tidak boleh, kalau ada laporkan ke kami," tegas dia.
Selain itu, dia juga mewanti-wanti seluruh operator sekolah untuk tidak sesekali menyulitkan orang tua siswa. Terlebih jika mencoba bermain-main dengan memasukkan data fiktif.
"Seluruh operator saya sarankan mohon jangan minta macam-macam. Cukup minta KK dan SKL. Jangan lagi ditambah-tambah, minta lagi raport itu kasih susah lagi orang tua," ucap dia.
Sementara, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan kemungkinan adanya siswa titipan dinilai cukup sulit mengingat sistem PPDB tahun ini jauh lebih transparan. Dia memastikan pelaksanaan PPDB tahun ini cukup fair.
"Saya kira kalau begini susah siswa titipan, karena sistem yang mengolah. Kami juga mau sampaikan, semua fair, terbuka dan transparan. Tidak ada yang bisa intervensi karena sistem yang menjaga," tegas Danny.
Pelaksanaan PPDB mulai bisa dikontrol melalui Warroom di Balaikota. Termasuk memonitor jumlah pengguna yang mengakses aplikasi PPDB, serta keterisian kuota di masing-masing sekolah. Meski begitu, pemerintah tetap membuka posko pengaduan untuk mengantisipasi adanya berbagai kemungkinan yang terjadi.
"Mudah-mudahan ini (PPDB) tetap berlangsung dengan baik, tapi kami tetap melapisi kemungkinan yang terjadi dengan membuka posko pengaduan 24 jam. Di hari pertama, baru dia laporan yang kita terima itu pun sifatnya administratif. Kesalahan dari pendaftar," beber dia.
"Sudah banyak yang minta tolong, tapi saya sudah tegaskan tidak akan ada yang bisa merusak sistem PPDB 2021/2022. Siapapun dia tidak boleh, kalau ada laporkan ke kami," tegas dia.
Selain itu, dia juga mewanti-wanti seluruh operator sekolah untuk tidak sesekali menyulitkan orang tua siswa. Terlebih jika mencoba bermain-main dengan memasukkan data fiktif.
"Seluruh operator saya sarankan mohon jangan minta macam-macam. Cukup minta KK dan SKL. Jangan lagi ditambah-tambah, minta lagi raport itu kasih susah lagi orang tua," ucap dia.
Sementara, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan kemungkinan adanya siswa titipan dinilai cukup sulit mengingat sistem PPDB tahun ini jauh lebih transparan. Dia memastikan pelaksanaan PPDB tahun ini cukup fair.
"Saya kira kalau begini susah siswa titipan, karena sistem yang mengolah. Kami juga mau sampaikan, semua fair, terbuka dan transparan. Tidak ada yang bisa intervensi karena sistem yang menjaga," tegas Danny.
Pelaksanaan PPDB mulai bisa dikontrol melalui Warroom di Balaikota. Termasuk memonitor jumlah pengguna yang mengakses aplikasi PPDB, serta keterisian kuota di masing-masing sekolah. Meski begitu, pemerintah tetap membuka posko pengaduan untuk mengantisipasi adanya berbagai kemungkinan yang terjadi.
"Mudah-mudahan ini (PPDB) tetap berlangsung dengan baik, tapi kami tetap melapisi kemungkinan yang terjadi dengan membuka posko pengaduan 24 jam. Di hari pertama, baru dia laporan yang kita terima itu pun sifatnya administratif. Kesalahan dari pendaftar," beber dia.
Disadur dari Sindonews.com
PPDB DPRD Makassar Ketua Komisi D DPRD Makassar Pandemi Covid-19
Loading...