Bansos 2021 Sudah Cair Rp19,3 Triliun
Terasjabar.id --
Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi dana perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos), tembus Rp19,3 triliun per Jumat (26/2). Angka itu setara 17,5 persen dari pagu anggaran 2021, yakni Rp157,41 triliun.
"Hingga akhir Februari 2021, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp19,3 triliun atau 17,5 persen persen dari pagunya," imbuh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha, kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/3).
Ia merincikan dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah program bansos dan program bantuan lainnya.
Pertama, bansos tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp6,8 triliun, atau 23,8 persen dari pagu Rp28,71 triliun.
Kedua, bansos pangan melalui program kartu sembako mencapai Rp6,4 triliun atau 14,3 persen dari pagu Rp45,12 triliun.
Ketiga, bansos tunai kepada 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan realisasi mencapai Rp5,8 triliun atau 48,2 persen dari pagu Rp12 triliun.
Selain tiga program itu, bansos yang masuk dalam jaring perlindungan sosial lainnya adalah program Kartu Prakerja dengan anggaran sebesar Rp20 triliun, BLT dana desa Rp14,4 triliun, dan program perlindungan sosial lainnya Rp37,18 triliun.
Namun, Kunta mengatakan program Kartu Prakerja baru akan direalisasikan pada Maret lantaran pendaftarannya untuk tahun ini baru dibuka pada Februari lalu.
"Sedangkan bantuan kuota dalam rangka pembelajaran jarak jauh, realisasi Januari dan Februari menggunakan alokasi 2020," ujarnya.
Ia menyebut program perlindungan sosial merupakan strategi kebijakan countercyclical pemerintah melalui pemberian bansos dan bantuan pemerintah lainnya dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi covid-19.
Tahun lalu, pemerintah telah menyalurkan Rp220,39 triliun untuk program tersebut yang merupakan alokasi paling besar dibandingkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lainnya.
"Selanjutnya pemerintah akan memastikan APBN terus bekerja keras dengan tetap mengedepankan tata kelola, memperbaharui data dari waktu ke waktu, dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya," tandasnya.(CNNIdonesia)