Akan Interpelasi, PSI Duga Anies Sengaja Hambat Kerja Dinas Atasi Banjir
Terasjabar.id -
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengajukan hak interpelasi terkait kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir yang terjadi di DKI Jakarta belakangan ini. PSI menduga Anies menghambat kerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk atasi banjir,
"Terkait dengan bencana-bencana banjir yang terjadi khususnya di Februari 2021 ini kami Fraksi PSI menyampaikan bahwa kami Fraksi PSI akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan," kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justine Untayana, saat konferensi pers secara langsung melalui Zoom, Kamis (25/2/2021).
Justine menilai hak interpelasi harus diajukan lantaran Anies diduga tidak menjalankan berbagai aturan bahkan menghambat kinerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk menangani banjir. Padahal, katanya, penanganan banjir di DKI Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahunt 2015 tentang RPJMN, dan Perda nomor 1 tahun 2018 terkait RPJMD.
"PSI menilai bahwa Bapak Gubernur Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," ucapnya.
Lebih lanjut, Justine menyinggung sejumlah program penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta yang sama sekali tidak ada kemajuan. Dia menjelaskan saat ini sulit menemukan sungai-sungai di DKI Jakarta yang sudah dinaturalisasi atau dinormalisasi oleh Anies.
"Program-program pencegahan banjir seperti tidak ada kemajuan, hal ini bisa dilihat seperti program-program naturalisasi dan normalisasi yang tidak berjalan, setidaknya sangat suslit untuk mengidentikasi sungai mana di Jakarta yang sudah bertambah lebar selama Gubernur Anies menjabat," ujarnya.
Kemudian, Justine juga menyoroti soal rencana normalisasi oleh Pemprov DKI. Anies dinilai tidak hanya menghambat kinerja dinas, tapi juga menghambat kinerja Kementerian PUPR untuk melakukan upaya normalisasi sungai.
"Khusus untuk normalisasi sungai kami duga kuat kelambatan Pemprov DKI Jakarta dalam pembebasan lahan adalah penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR untuk lakukan pekerjaan konstruksi di lapangan, Pak Anies perlu sekali jelaskan ke publik terkait hal tersebut, satu hal lain yang harus dijelaskan ke publik adalah batalnya pembebasan lahan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai," sebutnya.
Tak hanya itu, Justine menyinggung terkait banjir yang terjadi di Kemang beberapa hari kemarin. Menurutnya penyebab utama banjir tersebut lantaran upaya pelebaran kali Krukut berhenti saat Pemerintahan Anies Baswedan.
"Hal lainnya yakni terkait penjelasan bapak Gubernur Anies baru baru ini banjir di Kemang yang disebabkan meluapnya kali krukut yang meluap, padahal saat terjadi banjir di kemang di tahun 2016 itu dinas SDA dan dinas cipta karya sudah data ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk lebarkan kali krukut menjadi 20 meter, tapi rencana itu berhenti di Pemerintahan Bapak Anies," ungkapnya.
(maa/tor/Detik)