Youtube Sudah Gaji sekitar Rp422,9 triliun Untuk Pembuat Konten Selama 3 Tahun Terakhir
Terasjabar.id --
YouTube sudah membayar lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp422,9 triliun kepada kreator, artis dan organisasi media selama tiga tahun terakhir. Hal itu terungkap dalam surat CEO Youtube Susan Wojcicki kepada pembuat konten dan membahas soal pertumbuhan YouTube.
Melansir The Verge, jumlah saluran baru yang bergabung dengan Program Mitra YouTube, yang memungkinkan pembuat konten memperoleh pendapatan iklan, tumbuh lebih dari dua kali lipat pada 2020.
"YouTube juga menyumbang sekitar US$16 miliar atau setara Rp225 Triliun ke PDB AS pada 2019, mendukung setara dengan 345.000 pekerjaan purnawaktu," menurut laporan Oxford Economics yang dikutip Wojcicki.
Surat itu juga membahas soal pekerjaan yang harus dilakukan tim YouTube, terutama soal transparansi soal biaya periklanan. Wojcicki mencatat bahwa pada "skala yang kami operasikan, sulit bagi pembuat konten untuk mengikuti perubahan Pedoman Komunitas."
Mengutip Fox Business, Surat Wojcicki menyatakan bahwa YouTube ingin menjadi lebih baik dalam mengkomunikasikan perubahan untuk menghindari teguran kepada seluruh pemilik channel atau akun di Youtube. Sebab, setelah tiga kali teguran dalam jangka waktu 90 hari, akun Youtube sesorang bisa diblokir.
Wojcicki memberi contoh soal kebijakan Youtube menghapus dan memblokir channel eks Presiden AS Donald Trump terkait pemilihan presiden AS 2020. YouTube juga memblokir video apa pun yang memicu kesalahan informasi tentang pemilu.
Kebijakan untuk memblokir channel Youtuber itu sudah dimulai sejak Desember 2020. Namun YouTube memberikan masa tenggang bagi kreator untuk memastikan tidak ada videonya yang melanggar kebijakan baru tersebut.
YouTube juga menghadapi tekanan yang meningkat untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memoderasi platform dan mencegah penyebaran informasi yang salah. YouTube saat ini mengalihkan fokusnya ke misinformasi vaksinasi Covid-19.
"Kami selalu berupaya untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara keterbukaan dan tanggung jawab karena kami memenuhi pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah di seluruh dunia," tulis Wojcicki.
(dal/DAL/CNN)