Komisi B DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Lakukan Antisipasi Terjadinya Resesi Ekonomi
Terasjabar.id - Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD yang menyebut Indonesia 99,99 persen akan mengalami resesi bulan depan.
Hal itu disebutkan karena banyaknya perhatian dari berbagai kalangan akan kekhawatiran terjadinya krisis ekonomi nasional hingga di daerah.
Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja mengatakan, wilayah Kota Bandung bisa mengalami resesi ekonomi jika roda perekonomian belum mengalami pergerakan serta pandemi Covid-19 terus meningkat.
Menurutnya, meski Pemerintah Kota Bandung, sejauh ini belum merilis hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi terdampak pandemi Covid-19, namun dewan dalam pembahasan RKUA-PPAS tahun 2021, tetap bersikukuh menaikan target APBD sebesar 20 persen dibanding tahun 2020.
"Pertumbuhan ekonomi kota Bandung harus tumbuh diatas rata-rata ekonomi nasional. Sehingga harapan kami, tidak mengalami resesi," ungkap politisi Partai NasDem ini, di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (1/9/2020).
Uung berpendapat, Kota Bandung belum dapat dapat dipastikan mengalami resesi, jika dalam tiga bulan kedepan mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif.
Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar upaya pemulihan dan stabilitas ekonomi di masa pandemi Covid-19, kembali menggairahkan terutama sektor pariwisata.
Terlebih, konsumsi sektor jasa memegang peranan cukup penting bagi roda perekonomian dan pendapatan asli daerah kota Bandung.
"Yang kita lihat masyarakat cenderung menahan diri. Sehingga sektor ekonomi tidak berjalan seperti biasa, semestinya instansi terkait mendorong agar program-program ekonomi itu bisa kembali berjalan, sehingga efeknya bisa dilihat ke depan," ucapnya.
Padahal, lanjutnya, DPRD Kota Bandung, untuk target PAD tahun 2020, telah menurunkan targetnya dua kali di masa pandemi ini dengan harapan ada keseimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Pemkot Bandung salah satunya diharapkan serius menggarap sektor jasa pariwisata untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19," ujar Uung.
Di sisi lain lanjutnya, anggaran yang anggap tidak prioritas juga telah dipangkas agar Pemkot Bandung dapat menyalurkan lebih banyak anggaran pada masyarakat.
"Yang kita setujui memang demikian, Pemkot harus lebih banyak menyalurkan APBD ke masyarakat. Tetapi, kalau anggaran itu diendapkan akan jadi masalah. Kuncinya memang di sektor ekonomi yang mesti digalakkan kembali agar proses recovery ekonomi ini optimal," ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Bandung ini.
Uung menambahkan, Pemkot Bandung mesti segera mengeksekusi program dan sejumlah proyek yang mungkin dijalankan di masa pandemi ini. Harapannya akan menimbulkan multiplier effect bagi sektor lain.
"Terutama pada sektor pariwisata yang menjadi andalan kota Bandung. Namun yang mesti diingat harus tetap dengan mematuhi aturan protokol kesehatan Covid-19," katanya
Sebelumnya, Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bandung, memproyeksikan, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bandung di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), khusunya di triwulan dua tahun 2020 berada di angka minus 1,45.
Kondisi ini dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang berada di angka minus lima.
PDRB Kurang Baik
Kepala Bapelitbang Kota Bandung, Ahyani Raksanegara mengatakan, jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) yang dihasilkan hingga Juli 2020, tidak sebaik pada Juli 2019 atau sebelum adanya pandemi.
Kondisi tersebut menunjukan bahwa LPE Kota Bandung tidak mengalami pertumbuhan atau terjadi penurunan dari PDRB yang dihasilkan.
"Berdasarkan kajian dan perhitungan dari para akademisi, kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat (PSBB) yang berpengaruh pada tingkat minat daya beli pada faktor-faktor pembentuk PDRB seperti, produksi, konsumsi, investasi, dan distribusi ekspor impor. Kondisi ini juga yang berdampak pada menurunnya kontribusi nilai tambah pada faktor-faktor tersebut pada jumlah PDRB yang dihasilkan," ujarnya saat dihubungi melalui telepon. Senin (31/8/2020).
Meski demikian, Pemerintah Kota Bandung tengah berupaya menstabilkan kondisi tersebut, salah satunya dengan meningkatkan daya beli masyarakat secara langsung, dalam upaya menjaga distribusi pangan agar terjaganya siklus supply dan demand.
Sebab menurunnya daya beli pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya kemampuan ekonomi, atau adanya upaya menahan diri dari masyarakat dari aktivitas transaksional.
Ahyani menambahkan, berdasarkan data yang dimiliki Bapelitbang Kota Bandung, dampak covid-19 terhadap para pelaku UMKM yaitu, sebanyak 2.074 pengusaha UMKM bidang kuliner, craf, fashion, dan lainnya mengalami penurunan omset hingga 92 persen, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi seperti, sulit memasarkan produk secara daring maupun luring, kesulitan bahan baku, kekurangan modal, hingga kesulitan membayar cicilan.
"Kondisi ini pun turut berdampak pada 5.724 tenaga kerja di sektor UMKM tersebut," ucapnya.
Pemkot Bandung pun, lanjutnya terus berupaya memetakan apa yang menjadi kebutuhan dari permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM tersebut diantaranya memberikan bantuan sosial, stimulus modal usaha, insentif pajak, relaksasi kredit usaha, subsidi bunga, pengadaan bahan baku dengan harga terjangkau, bantuan pemasaran, pendampingan manajemen usaha, hingga pelatihan pemasaran produk secara digital.
"Saat ini, kami (Pemerintah Kota Bandung) sedang menyusun sebuah program upaya stabilisasi kondisi ekonomi dan inflasi daerah, termasuk mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat mandiri. Maka upaya kita dalam menyelamatkan pemulihan ekonomi itu membeli produk-produk UMKM itu, akhirnya semua pihak jadi saling menguatkan, apalagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selama ini, 50 persennya ditopang atau didistribusikan oleh para pelaku UMKM," katanya. (Cipta Permana).
(Tribunjabar.id)